PROGRAM PEMPROV : DPRD Kecewa Gubernur Tidak Serius Program Kartu Tani

Program Pemprov Jawa Tengah (Jateng) yang akan memberikan kartu tani dinilai tak serius dilakukan. 

Kanalsemarang.com, SEMARANG-Komisi B DPRD Jawa Tengah merasa kecewa dengan Gubernur Ganjar Pranowo yang dinilai tidak serius melaksanakan program kartu tani.

Promosi Cerita Penjual Ayam Kampung di Pati Terbantu Kredit Cepat dari Agen BRILink

Ketua Komisi B DPRD Jawa Tengah (Jateng) Chamim Irfani mengatakan program kartu tani sangat baik untuk membantu para petani mendapatkan pupuk bersubsidi.

“Ketikdakseriusan ini dapat dilihat dari alokasi Kebijakan Umum Anggaran/Prioritas Plafon Anggaran Sementara [KUA/PPS] RAPBD Jateng 2016 untuk pendataan petani hanya Rp400 juta,” katanya kepada solopos.com di Semarang akhir pekan lalu.

Padahal, sambung politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini pada dengar pendapat Komisi B DPRD Jateng dengan dinas terkait pada 5 Agustus lalu telah disetujui anggaran untuk pendataan petani senilai Rp16 miliar.

Pendataan petani tersebut sangat penting karena selama ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng belum mempunyai ada data pasti jumlah petani dan luas lahan yang dimiliki.

“Kami telah meminta kepada eksekutif untuk merevisi anggaran tersebut. Komisi B mengusulkan agar pada RPABD anggarannya Rp10 miliar,” ujar Chamim.

Untuk melakukan pendataan petani itu, imbuh dia telah disepakati adalah Badan Koordinasi Penyuluh [Bakorluh] Jateng yang memiliki jaringan petugas penyuluh lapangan (PPL) di setiap daerah.
“Berharap pendataan petani bisa segera rampung agar program kartu tani bisa berjalan,” harap anggota dewan asal Boyolali.

Sementara itu, anggota Komisi B DPRD Jateng Riyono secara tegas mengatakan Gubernur telah melakukan pelanggaran karena mengabaikan hasil rapat dengar pendapat dewan.

“Ini pelanggaran, sebab pada rapat dengan pendapat Komisi B dengan dinas terkait telah disepakati anggaran untuk pendataan petani di Jateng senilai Rp16 miliar,” tandas dia.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini meminta agar Gubernur konsisten dengan yang telah diputuskan eksekutif dan legislatif.

“Pendataan petani ini juga untuk kepentingan mendukung program kartu tani yang menjadi unggulan Gubernur,” ujar Riyono.

Realisasi program kartu tani selama dua tahun pemerintahan Gubernur Ganjar Pranowo dan Wakil Gubernur Heru Sudjatmoko baru terdistribusi sekitar 240 buah untuk petani di Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang.

Kepala Bakorluh Jateng Sugeng Riyanto sebelumnya mengatakan anggaran yang ada akan digunakan untuk biaya PPL, foto kopi kartu tanda penduduk petani, dan lainnya. “Untuk pendataan petani di 35 kabupaten/kota menerjunkan sekitar 4.710 orang PPL,” ujar dia.