Solopos.com, JAKARTA – Program Kartu Prakerja menjadi cerita sukses Indonesia dalam berinovasi dan bertransformasi digital dan menjadi salah satu penyokong masyarakat di masa pandemi. Program ini juga telah mendapat apresiasi dari berbagai pihak karena dampak positifnya.
Hal ini karena seluruh penerima kartu prakerja mendapatkan pelatihan dan insentif yang merupakan bagian dari perlindungan sosial. Program Kartu Prakerja juga telah mendorong ekosistem kemitraan secara digital yang bersifat terbuka.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
“Program Kartu Prakerja adalah bentuk inovasi dalam pelayanan publik untuk menyalurkan bantuan program secara masif kepada seluruh masyarakat Indonesia. Ini dapat dilakukan karena Pemerintah menerapkan sistem end to end digital dan menggunakan teknologi berbasis cloud,” jelas Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam webinar “Impact Evaluation of Kartu Prakerja as Covid-19 Recovery,” diselenggarakan oleh Program Management Office (PMO) Kartu Prakerja dan Kompas, Rabu (9/2/2022).
Tim peneliti independen Presisi Indonesia yang didukung oleh Pemerintah Jepang dan United Nations Development Programme (UNDP) dalam pelaksanaan penelitiannya, memaparkan dampak positif secara masif bagi angkatan kerja di Indonesia berdasarkan hasil evaluasi Program Kartu Prakerja.
Baca juga: Menko Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal IV Dipengaruhi 2 Sektor
Duta Besar Jepang untuk Indonesia dan perwakilan UNDP juga mengapresiasi komitmen Pemerintah Indonesia dalam melanjutkan Program Kartu Prakerja. Saat ini, dalam Ekosistem Kartu Prakerja terdapat 180 lembaga pelatihan dan telah dinikmati oleh 11,4 juta penerima, termasuk purna pekerja migran.
“Ini juga mendapatkan apresiasi dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Karena para purna pekerja migran mendapat program pelatihan dan semi bantuan sosial sehingga mereka dapat kembali masuk ke dalam job market. Hal ini merupakan sebuah terobosan,” kata Menko Airlangga.
Menko Airlangga menuturkan bahwa terdapat lesson-learned yang bisa dijadikan pelajaran bagi Indonesia untuk terus bertumbuh ke depannya. Pertama, Program Kartu Prakerja menjadi langkah nyata Pemerintah bertransformasi dalam melayani publik dengan memanfaatkan teknologi digital.
“Pemerintah memberikan layanan publik Kartu Prakerja kepada masyarakat melalui genggaman tangan, sehingga masyarakat tidak perlu secara fisik datang untuk mendapatkan pelayanan,” ungkap Menko Airlangga.
Baca juga: Dibuka Februari 2022, Ini Cara Mendaftar Kartu Prakerja Gelombang 23
Program Kartu Prakerja Wujud Kemitraan
Kedua, program ini menjadi wujud kemitraan antara Pemerintah dan Swasta untuk mendukung pengembangan program Pemerintah, sehingga menimbulkan dampak positif yang lebih masif.
“Kartu Prakerja ini termasuk Top Ten googling di Indonesia sehingga ini awareness-nya menjadi sangat tinggi. Kita bisa memilah dan memilih jenis pelatihan secara mudah, dan ini untuk pertama kali masyarakat mendapatkan pelatihan semudah membeli barang di e-marketplace,” ujar Menko Airlangga.
Ketiga, Pemerintah menyadari bahwa inovasi membutuhkan ruang, kesempatan, dan regulasi yang terus mendukung perkembangannya. Program Kartu Prakerja mendorong sektor education technology dan learning management system yang memunculkan berbagai inovasi.
Baca juga: Smelter Freeport di Gresik Bisa Produksi 35 Ton Emas, RI Untung Ini
Dalam Presidensi G20 Indonesia tahun ini, Program Kartu Prakerja diharapkan dapat menjadi modelling di negara-negara berkembang lainnya. “Semua ini terjadi dalam kurun waktu kurang dari dua tahun dan tentu ekosistem ini akan terus terus berkembang serta memberikan nilai dan manfaat yang lebih besar bagi angkatan kerja di Indonesia,” pungkas Menko Airlangga.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut yakni Duta Besar Jepang untuk Indonesia Kanasugi Kenji, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Mohammad Rudy Salahuddin, Resident Representative UNDP Norimasa Shimomura.
Direktur Ketenagakerjaan Bappenas Mahatmi Parwitasari Saronto, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu, Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari, Professor Chris Manning dari Australian National University, dan Tim Peneliti Presisi.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
