Solopos.com, JAKARTA-- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan dinaikkan dari yang semula Rp50 juta menjadi Rp100 juta. Selain itu, plafon KUR untuk UMKM yang sebelumnya Rp500 juta hingga Rp10 miliar ditingkatkan menjadi Rp20 miliar.
“Ini perubahan-perubahan yang diharapkan untuk segera dapat dilaporkan ke Bapak Presiden [Jokowi],” kata Menteri Koodinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto setelah rapat terbatas dengan Presiden Jokowi, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Senin (5/4/2021) seperti dilansir Bisnis.com.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Lebih lanjut, kata Menko, Presiden Jokowi juga meminta suku bunga KUR bersaing yakni di angka 6 persen.
Baca Juga: PLN Perpanjang Promo Paket Tambah Daya Super Hemat Buat Rumah Tangga & UMKM
Menko Airlangga menyebutkan beberapa cara yang bisa diambil untuk merealisasikannya seperti memperbesar penjaminan melalui Askrindo atau Jamkrindo hingga diberikan subsidi bunga reguler KUR di luar program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang setiap tahunnya mencapai 10 persen.
“Dan ini dengan PEN tentu kita akan melihat berapa lagi yang diperlukan dan apabila ini kita lakukan itu ada anggaran-anggaran tambahan yang diperlukan,” imbuhnya.
Selain peningkatan plafon KUR UMKM, Menko Airlangga juga menyampaikan, Kepala Negara meminta porsi pembiayaan UMKM dinaikkan dari yang semula di level 18 sampai 20 persen dari total kredit menjadi lebih dari 30 persen pada 2024.
Baca Juga: Keputusan Larangan Mudik Sudah Final, Apa Dampaknya Bagi Perekonomian?
Optimistis
Sebelumnya, Komite Stabilitas Sistem Keuangan optimistis meningkatkan pembiayaan perbankan ke sektor sektor prioritas dalam rangka pemulihan ekonomi tahun ini.
Peningkatan pembiayaan tersebut akan didorong dengan bauran kebijakan insentif fiskal, stimulus moneter, kebijakan prudensial sektor keuangan, dan kebijakan penjaminan sistem keuangan.
Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti mengatakan secara nasional kredit dan pembiayaan perlu didorong lebih kuat lagi ke sektor-sektor prioritas. Terdapat 38 subsektor prioritas yang memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang kondisinya sudah mulai membaik akhir-akhir ini.
"Namun, sayang penambahan pembiayaan melalui perbankan masih sangat terbatas. Dalam hal ini, bauran kebijakan BI tetap diarahkan untuk mendorong pemulihan ekonomi termasuk pembiayaan kepada dunia usaha," katanya, dalam siaran pers bersama Kementerian Keuangan, BI, dan OJK, Kamis (1/4/2021) seperti dilansir Bisnis.com.
Baca Juga: Tak Ada Anggaran Lagi, Mensos Risma Tegaskan Penyaluran BST Tak Akan Diperpanjang
Dia menyampaikan BI saat ini sudah menurunkan suku bunga acuan 150 basis poin menjadi tinggal 3,5%, dan bahkan disertai dengan injeksi likuditas yang masif ke ekonomi. BI bahkan mendorong transparansi suku bunga dasar kredit, memperkuat kebijakan rasio intermediasi makroprudensial (RIM), serta memberlakukan disinsentif berupa giro RIM.
"Itu semua dilakukan untuk mendorong penyaluran pembiayaan perbankan kepada dunia usaha dan ekspor," sebutnya. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyampaikan kerangka pemulihan ekonomi tahun ini terpusat pada 3 hal utama. Pertama, intervensi kesehatan melalui program vaksinasi. Kedua, survival dan recovery kit untuk menjaga kesinambungan bisnis. Ketiga, reformasi struktural melalui UU Cipta Kerja.
"Anggaran pemulihan ekonomi nasional pun meningkat 22% menjadi Rp699,43 triliun yang menyasar kesehatan, dukungan sosial, dukungan UMKM dan korporasi, insentif usaha besar, serta dukungan program prioritas," paparnya.
Baca Juga: Stimulus Listrik Dari PLN Telah Tersedia, Begini Cara Mendapatkannya
Dewan Anggota Komisioner OJK Heru Kristiyana menuturkan OJK telah mengeluarkan banyak relaksasi untuk menjaga sektor jasa keuangan tetap sehat sekaligus dapat membangkitkan kembali sektor riil.
"Orkestrasi kebijakan yang ada saat ini pun terbukti membuat ketahanan sistem perbankan pada masa pandemi tahun ini jauh lebih kuat," sebutnya. Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Lana Soelistianingsih mengatakan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan masih sangat kuat.
“Saat ini kami melihat, keyakinan masyarakat terhadap perbankan semakin meningkat dan sangat tinggi. Tentunya ini adalah sesuatu yang positif untuk menjaga masyarakat kita tetap percaya pada perbankan, terlebih pemerintah melalui LPS selalu menjamin dana nasabah tetap aman,” ujarnya.
Lana menyampaikan dukungan LPS pada masa pandemi tahun ini adalah dengan penurunan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) sebesar 150 basis poin. "Kami berharap kebijakan ini juga memberi ruang bagi perbankan untuk menurunkan suku bunga kreditnya sehingga menjadi stimulus bagi dunia usaha," sebutnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
