Presiden Jokowi Bertemu Kofi Annan Bahas Krisis Rohingya

SHARE
Presiden Jokowi Bertemu Kofi Annan Bahas Krisis Rohingya
SOLOPOS.COM - Derita pengungsi Rohingya di Langsa, Aceh, Jumat (15/5/2015). (JIBI/Solopos/Antara/Rony Muharrman)

Presiden Jokowi bertemu mantan Sekjen PBB Kofi Annan untuk membahas penyelesaian krisis Rohingya.

Solopos.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) membahas sejumlah langkah untuk membantu penyelesaian krisis kemanusiaan Rohingya di negara bagian Rakhine, Myanmar, dengan mantan Sekjen PBB Kofi Annan. Pertemuan tersebut berlangsung sekitar 30 menit setelah Presiden membuka Bali Democracy Forum IX, di Nusa Dua, Bali.

PromosiCara Meningkatkan Omzet & Performa di Tokopedia, Enggak Sulit Kok!

“Mr. Kofi Annan adalah Ketua Advisory Committee untuk Rakhine State, jadi kita telah berbicara banyak dan dalam diskusi tadi beliau menyampaikan mengenai langkah-langkah yang perlu kita ambil dalam membantu kemanusiaan yang ada di Rakhine State,” katanya dikutip dari keterangan resmi Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden, Kamis (8/12/2016).

Sebelumnya, Jokowi juga mengatakan akan mengirim bantuan logistik secepatnya ke Myanmar. “Saya juga telah memerintahkan kepada menteri untuk menyiapkan bantuan secepat-cepatnya untuk bisa dikirim,” katanya.

Adapun jenis bantuan yang akan dikirim oleh Indonesia dalam waktu dekat adalah dalam bentuk makanan dan selimut. Jokowi mengatakan, berdasarkan komunikasi dengan Myanmar, jenis bantuan itulah yang saat ini dibutuhkan oleh masyarakat Rohingya di sana.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan bahwa Kofi Annan mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dalam membantu menyelesaikan masalah yang terjadi di negara bagian Rakhine. Kofi Annan saat ini juga menjabat sebagai Chairman Kofi Annan Foundation.

Ekspedisi Energi 2022

Selain langkah jangka pendek, Retno juga mengaku telah mendapat instruksi dari Presiden untuk mempersiapkan langkah jangka panjang.

“Untuk langkah yang lebih panjang ada beberapa hal yang diperlukan dan kita sudah bahas dengan state counsellor Aung San Suu Kyi yakni pemberian kapasitas di bidang Good Government Democracy dan juga di bidang HAM. Ini program sudah kita lakukan tapi akan diteruskan karena ini merupakan hal penting,” ujarnya.



Berita Terkait
Indeks Berita
Berita Terpopular
Indeks Berita
Berita Lainnya
Indeks Berita
Promo & Events
Berita Terkini
Indeks Berita

Apa yang ingin anda baca?

:
:
Night Mode
Notifications
Support
Privacy
PasswordUpdated 15 days ago