Presiden Didesak Bentuk Lembaga Tangani Konflik Lahan

Ilustrasi (Maulana Surya/JIBI/SOLOPOS)

JAKARTA–Forum Indonesia untuk Keadilan Agraria mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk membentuk lembaga independen dalam penyelesaian konflik agraria terkait dengan semakin maraknya sengketa tersebut di Tanah Air.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Hal itu disampaikan sekitar 140 orang yang terdiri dari akademikus serta peneliti masalah-masalah agraria, yang  membuat petisi terkait masalah agraria di Indonesia.

Salah satu penggagas, Maria Sumardjono, mengatakan Presiden diminta segera menyelesaikan konflik agraria yang massif dan berdampak luas.

“Untuk itu Presiden perlu membentuk sebuah lembaga independen untuk penyelesaian konflik itu secara tuntas. Diperlukan kemauan politik yang nyata untuk membentuk lembaga tersebut,” kata Maria dalam keterangan pers di Jakarta, yang dikutip Jumat, (8/2/2013).

Akademikus lainnya, Endriatmo Sutarto, mengatakan kebijakan dan praktik penerbitan izin, khususnya bagi usaha skala besar belum mengindahkan prinsip hukum dan tata kelola yang baik. Hal itu menyangkut praktik sarat korupsi, tidak mengakui hak-hak masyarakat hukum adat dan masyarakat lokal.

Endriatmo mengatakan bahkan kelompok kecil seperti petani dan nelayan, terutama yang tidak bertanah, justru memiliki keterbatasan akses terhadap lahan dan sumber daya alam. Oleh karena itu, forum tersebut meminta agar Presiden segera membentuk lembaga independen untuk menyelesaikan konflik agraria.

“Kami juga meminta Presiden memerintahkan Kapolri dan Panglima TNI mengusut tuntas tindak kekerasan oleh aparat Polri/TNI terhadap masyarakat dan aktivis LSM. Juga  menghentikan penggunaan cara-cara kekerasan oleh aparat dan membebaskan aktivis maupun warga masyarakat hukum adat,  petani dan nelayan yang saat ini ditangkap dan ditahan,” demikian forum tersebut.