SOLOPOS.COM - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. (JIBI/Solopos/Antara/Akbar Nugroho Gumay)

PPDB 2017 diwarnai pemalsuan dokumen materi SKTM yang memunculkan protes sebagian kalangan.

Semarangpos.com, SEMARANG — Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menegaskan bahwa penyalahgunaan surat keterangan tidak mampu (SKTM) pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA-SMK negeri se-Jateng, akan ditindak tegas.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Janji itu ia ucapkan menanggapi banyaknya pengaduan terkait dugaan penyalahgunaan SKTM saat PPDB 2017. Ganjar mengakui bahwa penerapan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 terkait kuota 20% untuk siswa dari keluarga tidak mampu, baik pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP) maupun SKTM itu rawan kecurangan.

Ekspedisi Mudik 2024

“Banyak sekali komplain ke saya dikarenakan ada oknum yang mengaku miskin padahal tidak miskin. Dia mencari cara dengan membuat SKTM palsu agar bisa masuk, namun jika ditemukan adanya praktik tersebut maka calon siswa yang bersangkutan akan dicoret,” kata Gubernur Ganjar seusai meninjau proses pemantauan dan pengawasan PPDB Online di ruang call center Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng, Kota Semarang, Rabu (14/6/2017).

Menurut dia, tidak sedikit warga yang tidak masuk kategori miskin memanfaatkan celah tersebut agar mendapat tambahan nilai atau poin tiga sehingga bisa diterima di sekolah yang diinginkan. Ganjar mencontohkan ada seorang calon siswa baru yang merupakan peserta les di sebuah lembaga pendidikan dengan biaya jutaan rupiah per bulan, namun saat mendaftar di sekolah negeri favorit menggunakan SKTM.

Selain berjanji mencoret calon siswa yang terbukti melakukan kecurangan dalam PPDB dengan menyalahgunakan SKTM, Gubernur Ganjar juha mengharapkan aparat penegak hukum ikut bertindak karena ada unsur tindak pidana pemalsuan. “Banyak yang menghubungi apakah anaknya bisa masuk atau tidak. Saya jelaskan kalau saya membantu berarti harus menambah skor, kalau menambah skor dari mana apalagi dengan sistem ‘online’ semua orang bisa membaca dan itu akan menjadi persoalan hukum. Anaknya ‘dibully’, gubernur, kepala sekolah disebut kolusi,” ujarnya.

Terkait dengan hal itu, Ganjar meminta kepada para orang tua calon siswa, terutama yang mempunyai jabatan penting, jangan melakukan kolusi ataupun kecurangan lainnya. “Sistem ini sedang dibangun, tidak hanya pola seleksi yang transparan dan akuntabel, tapi juga membangun moralitas,” katanya.

Seperti diwartakan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng Gatot Bambang Hastowo meluncurkan PPDB Online 2017, Selasa (7/6/2017) malam. Pendaftaran PPDB secara online itu dibuka 11-14 Juni 2017 dan hasilnya akan diumumkan pada 19 Juni 2017dengan jumlah satuan pendidikan sebanyak 361 SMA serta 231 SMK.

Berdasarkan hasil pendataan, secara keseluruhan jumlah daya tampung untuk SMA Negeri sebanyak 112.728 siswa dan SMK Negeri 97.144 siswa. Jumlah total daya tampung tersebut akan diperebutkan oleh para lulusan SMP/MTs sederajat yang lulus tahun ajaran 2016/2017 maupun lulusan tahun sebelumnya di Provinsi Jateng ditambah dengan calon peserta didik dari luar provinsi setempat.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya