Solopos.com, SOLO — Potensi belanja pemerintah khusus untuk e-katalog produk dalam negeri senilai Rp500 triliun. Hal ini bisa dimanfaatkan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mengembangkan lini bisnisnya.
Hal ini diungkapkan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP, Setya Budi Arijanta, saat acara talkshow dalam pengukuhan kepengurusan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Solo periode 2022-2027 di Diamond Restoran, Jumat (20/1/2023) malam. Menurut Setya, potensi belanja pemerintah pada 2022 senilai Rp1.100 triliun.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
“Dari angka itu, potensi e-katalog senilai Rp500 triliun. Dan harus produk dalam negeri,” kata dia, Jumat malam.
Setya menyebut pemerintah memangkas belanja impor secara besar-besaran pada 2023. Belanja impor tak diperbolehkan lebih dari lima persen. Artinya, pengembangan produk dalam negeri menjadi skala prioritas pemerintah pada tahun ini.
“Ini sesuai arahan Pak Presiden. Pada 2022, potensi belanja e-katalog senilai Rp400 triliun. Tapi yang terserap hanya Rp160 triliun. Belum ada separuhnya,” ujar dia.
Beleid itu mereupakan wujud nyata dan kepedulian pemerintah baik pusat maupun daerah pada pelaku usaha dalam negeri, terutama UMKM. Selama ini, UMKM memberikan kontribusi besar dan terbukti mampu bertahan di tengah gerusan badai pandemi Covid-19.
LKPP membuat program e-katalog baik dari skala nasional, sektoral dan lokal untuk jajaran pemerintahan. “Perlu saya jelaskan, e-katalog itu tidak hanya makanan atau minuman, bisa berupa material dan sebagainya,” ujar dia.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
