Polres Sukoharjo Siap Kawal Pendistribusian dan Penyaluran BLT Subsidi BBM

Solopos.com, SUKOHARJO–Polres Sukoharjo siap mengawal pendistribuasian dan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Hal itu disampaikan Kapolres Sukoharjo AKBP Wahyu Nugroho Setyawan dalam Focus Group Discussion (FGD) Polres Sukoharjo.

Promosi Pegadaian Buka Lowongan Pekerjaan Khusus IT, Cek Kualifikasinya

FGD tersebut untuk sosialisasi kebijakan pemerintah terkait penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Kegiatan dilaksanakan di Ruang Sidang Utama UIN Raden Mas Said Surakarta, Selasa (6/9/2022).

“Kami aparat kepolisian siap mendukung dan mengawal pendistribusian dan penyaluran BLT untuk sampai pada sasaran. Kami juga berharap kepada berbagai elemen masyarakat, dalam penyampaian aspirasi agar senantiasa menjaga ketertiban dan keselamatan bersama,” jelas AKBP Wahyu dalam rilis yang diterima Solopos.com, Selasa malam.

Hal itu disampaikan menyusul adanya kebijakan sebagai langkah dalam menghadapi kenaikan harga BBM. Pemerintah menyiapkan program kebutuhan subsidi dan kompensasi energi dari Rp502 triliun (alokasi APBN sesuai Perpres 98/2022) menjadi Rp698 triliun (proyeksi kebutuhan saat ini).

Kapolres dalam sambutannya mengatakan FGD digelar dengan tujuan memberikan sosialisasi dan mengurangi informasi-informasi yang simpang siur terkait kenaikan BBM.

AKBP Wahyu menjelaskan kondisi harga minyak mentah dunia hingga Agustus 2022 masih dipengaruhi oleh konflik Geopolitik Rusia-Ukraina  yang menyebabkan munculnya risiko resesi di berbagai negara.

Hal tersebut berdampak pada tingginya harga minyak mentah dunia yang mencapai US$96,1/barrel, sedangkan harga minyak mentah berdasarkan asumsi APBN sebesar US$63/barrel.

Sementara itu, Sales Manager Pertamina, Ahad Jabar, menyampaikan Pertamina selaku BUMN hanya melakukan tanggung jawab dari pemerintah pusat dalam penentuan harga BBM.

“Pertamina tidak akan semena-mena menjual BBM maupun menentukan harga sepihak. Karena Pertamina  juga mengukur potensi kemampuan produksi masyarakat Indonesia,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo, Eko Sapto Purnomo, mengucapkan terima kasih kepada Polres Sukoharjo dan Rektor UIN yang telah menginisiasi dan memfasilitasi FGD tersebut.

Eko Sapto Purnomo menerangkan kebijakan yang telah diambil Pemerintah terhadap penyesuaian harga BBM dilatarbelakangi oleh kondisi keuangan negara.

“Saat ini kita menghadapi krisis global yang perlu kita antisipasi dengan melakukan penyesuaian harga BBM agar tidak berdampak pada inflasi. Hal itu bertujuan agar perekonomian kita terselamatkan akibat inflasi global saat ini,” katanya.

Kabid Pemberdayaan Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo Agus Saptono menjelaskan  pemerintah memberikan bantuan sosial sebesar Rp 24,17 Triliun atas pengalihan subsidi BBM. Bantuan berupa BLT BBM yang diperuntukkan kepada 20,65 juta keluarga.

Selain itu, bantuan juga berupa Bantuan Sosial Upah yang diberikan kepada 16 juta pekerja dengan syarat memiliki gaji maksimal Rp3,5 Juta per bulan.

FGD tersebut dihadiri Kapolres Sukoharjo AKBP Wahyu Nugroho Setyawan, Dandim 0726/ Sukoharjo Letkol Czi Slamet Riyadi, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo Eko Sapto Purnomo, Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta H. Mudofir, Kabid Penanganan Konflik Kesbangpol Kabupaten Sukoharjo Sarno, Kabid Pemberdayaan Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo Agus Saptono, Sales Manager Pertamina Surakarta Ahad Jabar, mahasiswa, dan tamu undangan lainnya.