Polokarto Sukoharjo Gelar Expo UMKM, Ini Rangkaian Acaranya

Solopos.com, SUKOHARJO – Pemerintah Kecamatan Polokarto, Sukoharjo, bersama Unit Pengelola Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (UPK PNPM) mandiri perdesaan pelestarian, akan menggelar Expo Polokarto Tumoto di halaman kantor kecamatan setempat, Sabtu-Minggu (28-29/5/2022).

Camat Polokarto, Heri Mulyadi menyebut kegiatan tersebut akan dilakukan dengan berbagai rangkaian yang dilaksanakan sejak pukul 08.00 WIB hingga 22.00 WIB. “Tujuannya untuk mengoptimalkan, mempromosikan potensi desa dan membangkitkan ekonomi kerakyatan,” katanya kepada Solopos.com, Jumat (27/5/2022).

Promosi Pegadaian Resmikan Masjid Al Hikmah Pekanbaru Wujud Kepedulian Tempat Ibadah

Dia menyebut rangkaian kegiatan dimeriahkan dengan festival seni budaya, penyerahan bantuan Dansos RTM UPK PNPM, bazar produk unggulan 17 desa, gerai vaksinasi, lomba mewarnai untuk anak-anak TK, Lomba UP2K PKK/lomba produk unggulan desa.

Selain itu, ada kegiatan kilas kiat dan Krisna, launching katakan tidak pada pernikahan dini, workshop tanaman holtikultura, dan juga Polokarto peduli lingkungan dengan eco enzyme. “Kegiatan terbuka untuk umum, siapa saja boleh menghadiri, parkir gratis,” katanya.

Kegiatan yang bertajuk Optimalisasi Potensi Desa itu juga mengusung tag line Melangkah Bersama Menuju Sukoharjo yang Lebih Makmur. Tak hanya potensi desa berupa produk unggulan, festival seni budaya juga akan dimeriahkan warga setempat yang tergabung dalam kelompok seni Sekar Jagat Desa Bakalan, Sekar Waringin Desa Polokarto, Tirto Laras Desa Rejosari, dan juga KPP Kasepuhan Desa Jatisobo.

Baca juga: Mantap, Minum Jamu Jadi Lifestyle Kekinian di Sukoharjo

Mengutip laman kemendes.go.id, penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bersama lembaga keuangan desa (LKD) harus menjadi solusi pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan desa. Proses transformasi Unit Pengelola (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) ke BUM Desa Bersama LKD pun harus tuntas di awal tahun 2023.

“Sekarang 515 BUM Desa bersama yang sudah bertransformasi. Kita percepat agar awal Februari 2023 selesai sesuai perintah undang-undang, ini untuk percepatan pengentasan kemiskinan yang ada di desa” ujar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar, dalam Rapat Koordinasi Teknis Penguatan Badan Usaha Milik Desa dan Percepatan Transformasi Pengelola Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama LKD di Medan, Sumatera Utara, Jumat (25/3/2022).

Menjaga Dana Masyarakat

LKD merupakan unit usaha di bawah BUM Desa Bersama untuk wilayah kecamatan. Kemendes PDTT telah menggandeng Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk pengawasan, pendampingan, dan pembinaan LKD. Upaya transformasi UPK menjadi BUM Desa Bersama LKD ini sangat penting untuk menjaga dana masyarakat tetap menjadi milik publik, sekaligus memformalkan LKD sehingga bisa diawasi OJK.

Baca juga: Tahun Ajaran 2021/2022 di Sukoharjo Nol Anak Putus Sekolah Jenjang SMP

Untuk diketahui, Sebanyak 4.793 dari 5.300 UPK PNPM-MPd belum bertransformasi menjadi Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Bersama Lembaga Keuangan Desa (LKD). Transformasi ini merupakan bentuk penyelamatan yang dilakukan oleh pemerintah atas dana UPK PNPM LKD sebesar Rp12,7 Triliun dengan aset Rp594 Miliar yang tak lain adalah hak masyarakat miskin.

Dengan bertransformasi menjadi BUM Desa, akan memiliki ruang gerak yang luas dalam pengelolaan aset eks UPK tersebut. Sejak disahkannya Undang-undang Cipta Kerja, BUM Desa leluasa mengekspor hasil BUM Desa tanpa pihak ketiga, mengelola ruas jalan untuk rest area, dan masih banyak lagi yang bertujuan untuk membangkitkan ekonomi di desa.