[ X ] CLOSE

Politisasi Kesehatan

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu, 20 Januari 2021. Esai ini karya Syifaul Arifin, jurnalis Solopos.
Politisasi Kesehatan
SOLOPOS.COM - Syifaul Arifin (Istimewa/Dokumen pribadi)

Solopos.com, SOLO -- Saya merasakan, tetapi mohon maaf belum terkonfirmasi, semakin sering mendengar mobil ambulans berseliweran di jalanan. Ada yang suaranya ”nguing-nguing” biasa, kadang-kadang nadanya lebih cepat, sebagian dengan ”nguing-nguing” dengan jeda agak panjang.

Memang berbeda bunyi dan nadanya. Ada yang menyebut nada suara ambulans yang menjemput pasien, membawa pasien biasa, gawat darurat, maupun mengangkut jenazah berbeda-beda. Kita harus minggir untuk memberi jalan kepada ambulans sebagai konsensus global.

Ketika saya menyampaikan perasaan tentang semakin banyak mobil ambulans dengan suara ”nguing-nguing”, teman saya berkata, ”Ya benar. Mungkin mengangkut pasien covid-19 atau jenazah pasien Covid-19.”

Saya ikut banyak grup Whatsapp. Ada grup yang temanya pekerjaan, sosial kemasyarakatan, agama, komunitas, dan sebagainya. Belakangan ini makin sering kabar diunggah di grup itu. Kabar si A sakit terkena Covid-19. Si B meninggal gara-gara kopet, pelesetan bagi Covid-19. Lalu, Si C menjalani isolasi mandiri setelah kena virus sontoloyo itu. Sampai-sampai ada yang berkomentar kok seperti grup lelayu.

Beberapa bulan lalu, kita yang berada di Kota Solo dan sekitarnya tidak menganggap virus corona akan betul-betul memorak-porandakan kehidupan. ”Ah itu kan di Wuhan.” ”Ah itu akan di luar negeri.” Ketika virus itu bermigrasi ke Jakarta, kita masih bisa mengatakan, ”Itu kan di Jakarta, Solo aman.”

Dalam waktu singkat virus itu menyebar ke mana-mana secepat angin sedahsyat gelombang laut. Sampai-sampai teman saya menyebut Covid-19 sudah di teras rumah kita. Saya tidak setuju. Virus itu sudah di dalam rumah kita. Mengambil orang tua, saudara, teman, kolega kita, bahkan menulari  kita sendiri.

Beberapa bulan lalu para ahli mengkhawatirkan lonjakan kasus dalam sehari 3.000 orang. Lalu angka 3.000 itu dianggap biasa karena sudah biasa. Setelah itu, angka 5.000 kasus dianggap batas yang mengkhawatirkan. Kemudian dianggap hal yang lumrah karena terjadi berulang-ulang. Kini, kasus penularan Covid-19 sudah sampai di atas 10.000 orang dalam sehari.

Bisa jadi, beberapa saat lagi angka 10.000 itu menjadi sesuatu yang biasa karena setelah itu penularannya bertambah secara eksponensial. Pernah terjadi saat seorang warga tertular Covid-19, satu gang kampung dikarantina. Hati berdebar-debar karena takut tertular. Portal dipasang. Lewat depan rumah yang sakit saja takutnya bukan main.

Kini, jika ada seorang warga yang tertular Cpvid-19, tak ada lagi lockdown satu kampung. Warga berkegiatan seperti biasa. “Tak perlu takut. Yang penting jaga jarak,” demikian alasan warga.

Dulu, jika mendengar teman tertular Covid-19, respons kita sangat kaget, ikut prihatin, dan sedih. Kini, respons tetap prihatin dan sedih, tetapi tak lagi kaget. Sudah terlalu sering kita mendengar teman kita bahkan kita sendiri yang tertular Covid-19.

Dalam kasus ini sensitivitas kita berkurang. Istilahnya desensitisasi. Ini penyakit psikologis. Kalau kita terpapar sesuatu secara terus-menerus, misalnya kabar kematian yang datang bertubi-tubi, kita akan meresponsnya biasa-biasa saja.

Satu kematian awalnya bikin goncang, selanjutnya menjadi biasa. Kematian yang banyak itu dianggap sekadar angka. Jika sensitivitas itu berkurang, yang muncul adalah kelengahan, apalagi ditambah kebosanan orang karena tak bisa ke mana-mana.

Orang-orang akhirnya mengabaikan protokol kesehatan. Tak memakai masker. Masih berkerumun. Orang juga pelesir di tengah kerja keras para tenaga kesehatan berjuang menyelamatkan pasien Covid-19.

Sayangnya, pemimpin kita malah mengeluarkan pernyataan tidak pas. Misalnya, bersyukur Indonesia berhasil mengelola Covid-19 dengan baik dari sisi kesehatan maupun perekonomian. Coba lihat orang tumbang tidak satu per satu lagi tetapi bersamaan. Kamar rumah sakit penuh, sebagian pasien tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan sampai akhirnya meninggal. Sedangkan bantuan sosial malah dikorupsi.

Pandemi covid-19 tidak hanya terkait kesehatan publik. Kehidupan sosial ekonomi jelas terdampak. Pendidikan dilakukan secara daring. Kualitas hidup banyak orang turun gara-gara kehilangan pekerjaan dan pendapatan.

Pandemi Covid-19 menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyebabkan 400.000-500.000 kelahiran tak direncanakan. Pandemi ini juga berpengaruh terhadap sektor sosial politik.

Di beberapa negara Barat, sinofobia (xenophobia) atau ketakutan rasisme, diskriminasi, terhadap orang China meningkat. Gara-gara virus itu muncul kali pertama di Wuhan, Provinsi Hubei, China, orang lantas antipati terhadap sesuatu yang berhubungan dengan China.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump bersikap rasis, menyebut Covid-19 sebagai virus Wuhan. Dia juga menyebut sebagai virus kung flu. Di Indonesia pun demikian. Sinofobia terjadi. Ada yang percaya virus ini adalah konspirasi China untuk menguasai dunia.

Saat  pemerintah membeli vaksin, kebetulan berasal dari China (Sinovac), penolakan terjadi. Alasannya kok berasal dari China? Kemudian dihubung-hubungkanlah dengan kebijakan pemerintah saat ini. Pandangan-pandangan itu berbasis prasangka dan rasisme.

Orang-orang menolak vaksin karena kecurigaan politik. Misalnya, kenapa pemerintahan Presiden Joko Widodo membeli vaksin dari China. “Pokoknya yang dari China harus ditolak.” “Ini adalah konspirasi komunis.”

Masih banyak lagi pernyataan bermuatan politik. Sayangnya, semua itu dasarnya adalah prasangka plus sentimen politik. Bukan berdasarkan akal sehat dan sains. Situasi pandemi Covid-19 di Indonesia makin parah saat isu kesehatan dan politik berkelindan. Orang kontra dan pro vaksin karena politik.

Bagi pendukung berat pemerintah, apa yang dilakukan dalam menangani Covid-19, termasuk vaksinasi, selalu benar. Yang mengkritik akan diserang oleh pendukung pemerintah. Sebaliknya, yang tidak suka pemerintah, selalu merecoki dengan tudingan-tudingan politis.

Akhirnya saya menyebut Indonesia masuk ke dalam situasi komplikasi parah. Tidak hanya soal pandemi, tetapi juga polarisasi politik. Saya melihat penolakan terhadap vaksin itu adalah dampak dari polarisasi politik, residu dari kontestasi politik beberapa tahun lalu, bukan soal kesehatan murni.

Yang tidak suka Jokowi selalu berada di medan yang berseberangan. Apa pun kebijakan Jokowi, termasuk soal vaksinasi, harus dihantam. Sebaliknya, pendukung Jokowi menganggap kebijakan pemerintah pasti baik.

Memang politik itu dasar dari setiap kebijakan yang diambil, termasuk di bidang kesehatan. Istilah politik berbeda dengan politisasi. Yang terjadi di masyarakat itu politisasi. Seharusnya kita kembali kepada sains dan akal budi atau akal sehat.

Jangan campur adukkan sains dan politisasi. Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Daeng M. Faqih mengimbau agar kepercayaan terhadap vaksin tidak berdasarkan merek atau basis negara, tapi harus berdasarkan aspek ilmiah.

Tak usah memolitisasi soal kesehatan, kembalilah kepada akal budi. Singkirkan dulu politik demi kesehatan bersama. Jadi oposan pemerintah tak masalah, tapi jangan mengabaikan saran dokter



Berita Terkait
    Promo & Events
    Berita Terkini
    Indeks Berita

    Apa yang ingin anda baca?

    :
    :
    Night Mode
    Notifications
    Support
    Privacy
    PasswordUpdated 15 days ago