POLITISASI BIROKRASI : PNS Sukoharjo Pimpin Paguyuban Dukung Caleg

Solopos.com, SUKOHARJO--Seorang caleg DPRD Sukoharjo dari daerah pemilihan (dapil) I Kecamatan Sukoharjo, Bendosari dan Nguter, Harto Suprapto, mengungkapkan adanya paguyuban arisan yang diketuai pegawai negeri sipil (PNS), getol mendukung salah satu caleg.

Paguyuban yang eksis di salah satu desa di Kecamatan Bendosari tersebut menempatkan kepala desa (kades) setempat sebagai figur pelindung. Situasi tersebut menurut Prapto menunjukkan adanya penunggangan partai politik (parpol) terhadap PNS dan Kades.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Pasalnya, menurut Prapto, paguyuban tersebut kentara sekali mendukung salah satu caleg dari parpol berkuasa di Kota Makmur saat ini. “Setiap ada pertemuan selalu menganjurkan para anggotanya supaya memilih caleg dari partai berkuasa saat ini,” katanya, Rabu (27/11/2013).
Harto mengaku sering mendapatkan laporan peirhal sikap pimpinan paguyuban yang tidak netral dari beberapa warga. Dia menyayangkan keterlibatan PNS dan kades dalam pertarungan antar caleg. Tidak hanya kades, menurutnya para pamong desa juga mulai berpihak.

Sikap tidak netral PNS dan kades, menurut Harto dikarenakan adanya tekanan dari atas (pimpinan). “Mereka ditarget untuk bisa mendapatkan sejumlah suara. Bila tidak bisa, mereka bisa dimutasi. Tidak hanya PNS, para kades juga dieri target perolehan suara,” imbuhnya.

Ditanya solopos.com mengenai PNS yang memimpin paguyuban arisan tersebut, menurut Harto adalah seorang guru sekolah dasar (SD). Terpisah, Camat Bendosari, Sumarno, mengaku tidak tahu menahu mengenai aktivitas paguyuban arisan yang dimaksud Harto Suprapto.

Alasannya, dia menjelaskan, selama ini dirinya tidak pernah diundang menghadiri kegiatan paguyuban tersebut. Di samping itu, Sumarno menambahkan, paguyuban tersebut tidak pernah melaporkan pendiriannya. “Apalagi aktivitas mereka, saya tidak tahu,” katanya.

Netralitas Semu

Disinggung mengenai sikap PNS di lingkungan Pemerintah Kecamatan Bendosari menjelang Pemilu 2014, Sumarno menilai tetap profesional. Artinya, dia mengklaim, tidak ada PNS di bawah kepemimpinannya yang terlibat dalam praktik politik praktis Pemilu 2014.

Sementara pengamat politik dari Universitas Veteran Bantara Sukoharjo, Drs Suyahman MSi. M.H, menilai netralitas PNS di Kota Makmur merupakan netralitas semu. Sebab di balik sikap mereka saat ini, menurut dia, ada keberpihakkan kepada salah satu parpol.

Hal itu dinilai Suyahman karena adanya ikatan emosional dengan pejabat di atas mereka. Seperti ikatan emosional rasa takut, sungkan, maupun kekhawatiran kehilangan posisi strategis di jajaran kepegawaian daerah. “Netralitas PNS Sukoharjo semu,” ujarnya.