POLEMIK UU PILKADA : Polemik Perppu Pilkada Bisa Perpanjang Konflik KMP Vs KIH

Solopos.com, JAKARTA — Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menginstruksikan petinggi Demokrat untuk menjalin hubungan intensif dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) agar Perppu Pilkada bisa lolos di DPR.

Instruksi yang dicuitkan melalui akun Twitter resminya dengan tanda *SBY* itu muncul setelah Aburizal Bakrie (Ical) melalui munasnya di Bali menolak Perppu No. 1/2014 tentang Pilkada Langsung yang diusulkan Ketua Umum Partai Demokrat SBY saat menjadi presiden.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Banyak yang meyakini, komitmen penolakan Perppu Pilkada dalam Munas Golkar itu akan diikuti oleh sejumlah partai pengusung Koalisi Merah Putih (KMP), tempat Golkar bersarang dan mengarahkan dukungan. Jika benar, hal ini akan memperpanjang konflik KMP vs KIH sejak Pilpres 2014.

Perseteruan KMP dan KIH dipastikan tak akan tuntas hanya sampai pembahasan UU No. 17/2014 tentang MD3 dan Peraturan DPR No. 1/2014 tentang tata tertib yang telah menjadi kesepakatan kedua pihak. Kedua kubu diyakini terus melanjutkan perseteruan di DPR untuk menolak atau menerima Perppu Pilkada guna membatalkan UU No. 22/2014.

Padahal, sesuai deal politik, Partai Demokrat sudah menyerahkan suaranya kepada KMP guna meraih dukungan agar Perppu Pilkada lolos di DPR. Namun belakangan, sikap Demokrat mulai goyah setelah merasa dikhianati Golkar karena keputusan Munas IX yang digelar bak munas PSSI itu.

Goyahnya sikap Partai Demokrat itu bukan tanpa alasan. Demokrat, terutama SBY, tengah memikul beban berat demokrasi bangsa. Jika ditolak atau pilkada digelar oleh DPRD, berarti pendidikan demokrasi SBY selama 10 tahun bernilai nihil.

Jika Perppu ditolak oleh DPR, bukan tidak mungkin SBY kembali dihujat dengan di media sosial seperti beredarnya tagar sejenis #ShameOnYouSBY beberapa waktu lalu. Tagar itu sempat menjadi trending topics di twitter lantaran SBY dinilai ikut bertanggungjawab atas pengesahan UU No. 22/2014.

Ya, pembahasan perppu yang hingga saat ini belum disentuh oleh DPR, diyakini masih akan berjalan alot. Banyak faktor penentu diterimanya perppu oleh DPR. Bisa musyawarah, bisa juga voting seperti kebiasaan DPR dalam menuntaskan sebuah persoalan.

Namun kedua opsi legal itu tergantung pada kesungguhan masing-masing perpanjangan partai di DPR, yaitu fraksi, untuk mempertahankan pilkada langsung. Jika dihitung, hanya dengan suara KIH dan Demokrat saja, penolakan Golkar dan KMP tidak perlu menjadi perdebatan. Karena sudah menang dengan 307 suara dari 560 total suara di DPR.

Kini, apakah Demokrat kukuh menjadi kekuatan penyeimbang atau hanya menjadi partai setengah KMP-KIH? “Politik itu cair,” jawab Agus Hermanto, Wakil Ketua Umum Demokrat sekaligus Wakil Ketua DPR.