POLEMIK UU PILKADA : DPR Prioritaskan Pembahasan Perppu Pilkada Langsung

Solopos.com, JAKARTA – DPR akan menyegerakan pembahasan Perppu Pilkada No. 1/2014 tentang Pilkada Langsung setelah Partai Golkar yang masuk dalam Koalisi Merah Putih (KMP) berubah arah mendukung beleid pengganti UU No. 22/2014 tentang Pilkada melalui DPRD itu. 

Wakil ketua DPR Agus Hermanto mengatakan pimpinan DPR akan memprioritaskan pembahasan perppu itu pascamasa reses.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

“Kami akan kebut pembahsan perppu itu. Nanti, begitu masuk periode sidang kedua di awal 2015, langsung akan dibahas perppu itu,” katanya saat dihubungi Jaringan Informasi Bisnis Indonesia (JIBI), Rabu (10/12/2014).

Periode sidang kedua, jelasnya, akan dimulai pada 12 Januari 2015. Dalam periode itu, pembahasan perppu akan menjadi prioritas setelah seluruh anggota Koalisi Indonesia Hebat (KIH) menyerahkan seluruh nama-nama legislatornya untuk masuk dalam alat kelengkapan dewan (AKD).

Agus yakin pembahasan perppu itu tidak akan banyak mengalami masalah menyusul Partai Golkar versi Munas Jakarta Aburizal Bakrie (Ical) yang menjadi salah satu penentu kebijakan KMP sudah menyetujui perppu itu.

Sikap Ical mendukung perppu pilkada itu sangat berlawanan dengan keputusan partai yang dituangkan saat Munas IX Golkar di Bali. Saat munas, Ical menolak perppu pilkada dengan alasan mengakomodasi keinginan suara munas.

Namun, berubahnya sikap Ical itu sudah diprediksi oleh Agus. “Saya yakin sikap Ical pasti berubah. Ical menolak perppu pilkada itu hanya untuk mencari dukungan saja di munas. Dengan menolak perppu, ada angin segar bagi kader Golkar di daerah untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah.”

Seperti diketahui, perubahan sikap Ical itu didasari antara lain oleh keinginan masyarakat luas untuk tetap menginginkan pilkada dilaksanakan secara langsung, kesepakatan KMP, dan pembicaraan internal yang sudah dilakukan. (Baca: Ical Dukung Perppu Pilkada, SBY Girang)