POLEMIK RSIS : Pemprov Jateng Anggap Demo YWRSIS Salah Alamat

Polemik RSIS—lebih kondang dengan sebutan RS Yarsis—berlanjut dengan aksi demo buruh rumah sakit yang kini dikuasai Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam Surakarta (YWRSIS) itu .

Pengurus Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam Surakarta (YWRSIS) yang mengatasnamakan karyawan RSIS melakukan audensi dengan perwakilan Pemprov Jateng di Ruang Rapat Kantor Pemprov Jateng, Kota Semarang, Senin (17/10/2016). (Imam Yuda Saputra/JIBI/Semarangpos.com)

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Semarangpos.com, SEMARANG — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) menilai demo yang dilakukan karyawan Rumah Sakit Islam Surakarta (RSIS)—atau lebih kondang dengan sebutan RS Yarsis—di kantor Gubernur Jateng, Kota Semarang, Senin (17/10/2016), salah alamat.

Dipimpin langsung Direktur Utama RSIS Djufrie A. yang juga Ketua Pembina Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam Surakarta (YWRSIS), sekitar 300-an karyawan rumah sakti itu, Senin pagi, menggeruduk Kantor Gubernur Jateng di Kota Semarang. Karyawan RSIS yang digerakkan YWRSIS itu merentang spanduk dan pamflet penuh warna yang tercetak rapi.

Demo buruh itu mereka lakukan untuk menuntut segera diterbitkannya izin operasional meski penguasaan rumah sakit itu masih dalam polemik berkepanjangan antara pengurus Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta (Yarsis) dan YWRSIS. Kedua pengelola yayasan itu sama-sama mengklaim sebagai pengelola sah rumah sakit yang dibangun dengan wakaf umat Islam Soloraya tersebut.

Nyatanya, keinginan demonstran untuk bertemu Gubernur Jateng Ganjar Pranowo gagal terpenuhi. Gubernur Ganjar pada waktu bersamaan sudah memiliki agenda lain di Hotel Novotel Semarang.

Tak Layak Tipe B
Sebagai pengobat rasa kecewa, demonstran yang diwakili pengurus YWRSIS ditemui oleh Asisten III Sekretariat Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Provinsi Jateng, Budi Wibowo, di ruang rapat lantai dasar Kantor Pemprov Jateng. Dalam pertemuan itu, Budi menyatakan tidak seharusnya karyawan RSIS meminta izin operasional kepada gubernur atau Pemprov Jateng.

“Sesuai dengan Permenkes Nomor 56 Tahun 2014 tentang Izin Rumah Sakit sudah dijelaskan bahwa untuk rumah sakit tipe C dan D yang berhak mengeluarkan izin operasional adalah pemerintah kabupaten/kota setempat. Kalau pemprov atau gubernur mengeluarkan izin untuk rumah sakit tipe B,” ujar Budi Wibowo saat dijumpai Semarangpos.com seusai audensi dengan perwakilan demonstran.

Budi menyebutkan pihak RSIS sebenarnya sudah mengajukan izin operasional rumah sakit tipe B. Namun berdasarkan hasil check list visitasi pada November 2015 lalu, RSIS dinyatakan belum layak menjadi rumah sakit tipe B. “Masih banyak kekurangannya, baik secara sarana, prasarana, sumber daya manusia, maupun tenaga paramedis. Jadi masih dinyatakan rumah sakit tipe C dan yang berhak mengeluarkan izin operasional adalah pemerintah kabupaten atau kota,” tuturnya.

Meski demikian Budi Wibowo menilai Pemkab Sukoharjo belum tentu bisa mengeluarkan izin operasional terhadap RSIS. Mengingat polemik yang terjadi di RSIS belum menemukan titik temu. “Permasalahannya di rumah sakit itu masih ada polemik. Ada dua pihak yang mengklaim sebagai pengelola dan sama-sama meminta izin operasional. Jadi ya harus menunggu sampai kasus itu diputuskan selesai,” tutur dia.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya