SOLOPOS.COM - Unjuk rasa ratusan karyawan RSIS atau RS Yarsis di Kantor Gubernur Jateng, Kota Semarang, Senin (17/10/2016). (Imam Yuda S./JIBI/Semarangpos.com)

Polemik RSIS atau lebih kondang disebut RS Yarsis berlanjut dengan aksi unjuk rasa para karyawan di Kantor Gubernur Jawa Tengah (Jateng) dengan dipimpin langsung Ketua Dewan Pembinan Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam Surakarta (YWRSIS) Djufrie A..

Semarangpos.com, SEMARANG — Polemik Rumah Sakit Islam Surakarta (RSIS) atau lebih kondang sebagai RS Yarsis memanas. Konflik penguasaan rumah sakit wakaf umat Islam Soloraya yang tak kunjung usai itu kini memicu demo buruh yang melibatkan ratusan karyawan RS Yarsis di Kantor Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Kota Semarang, Jawa Tengah (Jateng), Senin (17/10/2016).

Promosi Mitsubishi XForce: Stylish untuk Wanita, Praktis buat Ibu Muda

Berdasarkan pantuan Semarangpos.com, sekitar 300 karyawan RSIS demonstran itu datang dari Sukoharjo dengan menumpang lima bus dan beberapa mobil pribadi. Mereka datang dengan dikawal forijder polisi.

Sesampainya Kantor Gubernur Jateng, para karyawan ini dilarang masuk dan hanya diizinkan berdemonstrasi di depan pintu gerbang. Mereka pun berunjuk rasa dengan merentang pamflet dan spanduk yang tercetak rapi bertuliskan tuntutan agar izin operasional RSIS Yarsis segera diterbitkan.

Teriakan mengungkap keinginan bertemu Gubernur Jateng Ganjar Pranowo pun mereka gemakan. “Pak Gubernur tolong temui kami. Anda dibayar untuk mengayomi kami. Kami juga rakyat Jateng,” teriak salah seorang pendemo.

Direktur Utama RSIS Djufrie A. tampak memimpin sendiri unjuk rasa karyawannya. Djufrie belakangan hari ini menempatkan diri sebagai Ketua Dewan Pembinan Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam Surakarta (YWRSIS) yang kini menguasai aset RS Yarsis.

Kepada Semarangpos.com, Djufrie A. menyebutkan tuntutan karyawannya menemui Gubernur Jateng Ganjar Pranowo itu menyusul belum terbitnya izin operasional yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Jateng kepada RSIS. Padahal, menurutnya setelah keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang tanggal 31 Mei 2016 lalu, surat izin operasional sudah seharusnya diterbitkan.

“Kalau saat ini operasional memang sudah jalan seperti biasa. Tapi kalau belum ada izin operasional banyak izin-izin dokter yang sudah habis. Kalau tidak ada izin, rumah sakit kami tidak bisa beroperasi. Lalu bagaimana nasib para karyawan?” ujar Djufrie saat dijumpai Semarangpos.com di sela-sela demo.

Hingga berita ini ditulis, pihak Pemprov Jateng maupun Gubernur Ganjar Pranowo belum bersedia menemui perwakilan demonstran. Informasi yang diterima Semarangpos.com, Ganjar saat demo itu digelar sedang tidak ada di kantornya karena menghadiri acara dengan PT PLN Distribusi Jateng-DIY.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya