PKL Malioboro Menyatakan Siap Ditata tapi Tidak Direlokasi

Solopos.com, JOGJA — Rencana Pemprov DIY dan Pemkot Jogja merelokasi PKL di kawasan Malioboro terus mendapat penolakan dari pedagang. Sejumlah paguyuban dan kelompok PKL di Malioboro menilai ada sejumlah kejanggalan dalam rencana relokasi tersebut.

Pemprov menyebut alasan relokasi PKL Malioboro itu demi pengakuan Unesco berkaitan dengan situs warisan dunia sumbu filosofis. Tapi, mengapa penataan hanya menyasar pedagang kecil dan rakyat akar rumput, itu yang menjadi pertanyaan pedagang.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Presidium Paguyuban Kawasan Malioboro, Sujarwo Putra, menyebut PKL lebih memilih untuk ditata tanpa dipindah. Dibuat indah tanpa memindah. Dia juga menegaskan adanya informasi yang menyebut beberapa paguyuban menerima rencana relokasi tersbeut merupakan informasi sesat.

“Justru, sebagian besar telah menyatakan keberatan. Sementara, ada pula paguyuban yang masih dalam proses menjaring aspirasi anggota,” katanya, Rabu (1/12/2021).

Baca Juga: Diundang Pemkot Jogja Terkait Relokasi, PKL Malioboro Merasa Dijebak

Sujarwo mengungkapkan keberatan itu dikarenakan dampak buruk sosial dan ekonomi yang sangat mungkin terjadi pada ribuan keluarga PKL akibat adanya relokasi. Apalagi kebijakan relokasi dinilainya diputuskan sepihak oleh pemerintah, tanpa melibatkan paguyuban PKL. Ditambah pula, relokasi dilakukan tanpa waktu sosialisasi yang cukup.

“Mohon bantu ditanyakan ke pemerintah, salah satu alasan merelokasi PKL adalah karena hendak mendapatkan pengakuan sebagai kawasan Situs Warisan Dunia dari Unesco. Apakah kawasan yang demikian, hanya mengakomodasi hotel, mal, pertokoan, dan usaha pemodal besar?” katanya.

PKL Minta Ada Dialog

Ketua Angkringan Malioboro, Yati Dimanto, menyatakan sejumlah komunitas dan paguyuban Malioboro telah bertemu membahas relokasi. Dalam pertemuan akhir pekan lalu tersebut, disepakati PKL meminta pemerintah membuka pintu dialog serta mengakomodasi aspirasi dan harapan PKL.

“Kami juga menyepakati akan merembukkan langkah-langkah konkret bersama dalam memperjuangkan nasib kami. Langkah-langkah yang terukur sesuai dengan budaya Jogja yang santun dan damai,” kata Yati.

Sementara Ketua PKL Malioboro Tridharma, Rudiarto, mengatakan ingin menjaring aspirasi dulu untuk menentukan sikap terkait rencana relokasi. Rudi menyebut dalam pekan ini  sudah akan ada pernyataan sikap dari mereka.

Baca Juga: PKL Malioboro Tolak Relokasi, Pemprov DIY: Untuk Kebaikan Pedagang

“Belum final, ini saya baru menyosialisasikan informasi relokasi, dan sedang kami lakukan jajak pendapat. Karena anggota kami yang terbanyak 918 orang jadi kami harus menyatukan persepsi dulu,” kata dia.

Sementara itu, Pemkot Jogja menjamin relokasi PKL Malioboro tidak akan membuat pedagang kehilangan mata pencaharian. Wali Kota Jogja, Haryadi Suyuti menyebut pemerintah telah memikirkan dengan matang lokasi pemindahan PKL dan diklaim bakal tetap ramai seperti di kawasan Malioboro.

“Kita bicarakan dulu, kenapa kok menolak, semua mencintai Jogja katanya. Kita tidak ada maksud membuat tempat itu sepi, tidak, tetap kita ramaikan. Pasti ramai saya jamin. Relokasi juga bukan berarti Malioboro tanpa pedagang, tetap ada, cuma tersentral,” kata Haryadi.

Direncanakan ada dua lokasi yang bakal menjadi tempat baru para PKL, yakni eks gedung Dinas Pariwisata DIY serta eks gedung Bioskop Indra. Haryadi juga belum bisa memastikan kapan waktu relokasi dimulai. Pihaknya akan lebih dulu melihat kesiapan tempat baru dan juga kelayakan tempat itu bagi keberlanjutan para PKL.

Baca Juga: Durasi Dibatasi, Pengunjung Malioboro Jogja Maksimal 2 Jam Saja

“Ya semuanya direlokasi, 800 sama sekitar 1.000 itu kurang lebih. Tapi semuanya sangat bergantung pada kesiapan tempat relokasi tersebut. Mudah-mudahan semua lancar, tapi saya pastikan tempatnya dulu, baik kelayakan untuk berdagang atau seperti apa,” imbuhnya.

Rencana penataan ini merupakan konsekuensi dari penetapan situs warisan dunia sumbu filosofis DIY oleh UNESCO. Haryadi berharap semua pihak agar memahami dan menghormati kebijakan tersebut. Pihaknya juga bakal melakukan evaluasi terhadap rencana relokasi itu agar kebijakan pemindahan dan penataan kawasan Malioboro bisa menguntungkan semua pihak.

“Harapan saya ini semua demi Kota Jogja dan DIY yang kita cintai bersama. Semua pihak agar bisa memahami hal tersebut. Para pedagang tetap kita perhitungkan, agar mereka berdagang ya tetap laku. Makanya kita juga akan melakukan evaluasi terkait pelaksanaannya ke depan,” pungkas dia.