PILPRES 2019 : Kata Fadli Zon, Gatot Nurmantyo Belum Bisa Saingi Prabowo

Fadli Zon menyatakan modal sosial dan politik Gatot Nurmantyo belum bisa menyaingi pengalaman Prabowo Subianto jelang Pilpres 2019.

Solopos.com, JAKARTA — Nama Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo tengah dilirik sejumlah partai politik untuk dijagokan dalam bursa pencalonan presiden dan wakil presiden untuk Pemilu 2019. Namun, Partai Gerindra mengaku belum berniat melirik Gatot.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengaku partainya tetap akan mengusung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Pilpres 2019. “Dari pilihan itu ada opsi-opsi yang berbeda tentu saja yang pasti yang kita ajukan Pak Prabowo untuk bakal calon kita,” ujar Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (9/10/2017), dikutip Solopos.com dari Okezone.

Fadli mengatakan angka ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) sebesar 20% yang ditetapkan dalam UU Pemilu yang baru mengharuskan Gerindra bekerja sama dengan partai lain untuk mengusung pasangan capres-cawapres. Sementara, kalau nantinya besaran angka PT itu ditiadakan alias 0%, Gerindra pun bisa mengusung sendiri Prabowo sebagai capres.

“Gerindra pasti harus kalau 20% harus bekerja sama dengan partai lain, tapi kalau nol persen bisa usung sendiri,” ujar Fadli.

Wakil Ketua DPR itu menganggap modal yang dimiliki Gatot, baik itu modal politik maupun modal sosial, belum bisa menyaingi pengalaman yang dimiliki Prabowo. Namun, kelebihan dan kekurangan keduanya bisa saja saling melengkapi jika diduetkan di Pilpres 2019.

“Ya kalau Pak Prabowo social capital-nya dan political capitalnya lebih panjang, jauh ya. Saya kira tidak ada masalah, bisa komplementer juga,” kata Fadli.

Meski begitu, Gerindra, lanjut Fadli masih terus mengkaji siapa yang akan cocok menjadi pasangan Prabowo. Salah satu dasar pertimbangan adalah putusan Mahkamah Konstitusi tentang presidential threshold.

“Makanya saya katakan kita lihatlah proses itu. Setelah ada aturan main yang jelas, presidential threshold yang jelas 20% atau nanti MK memutuskan yang lain,” tuturnya.