Solopos.com, MADIUN -- Masyarakat di 57 desa di Kabupaten Madiun menggunakan hak pilihnya dalam pilihan kepala desa (pilkades) serentak pada Rabu (16/10/2019) pagi.
Masyarakat berbondong-bondong mendatangi tempat pemungutan suara (TPS). Salah satunya di Balai Desa Tiron, Kecamatan Madiun. Empat TPS di desa ini dijadikan satu di Balai Desa Tiron. Ada dua calon kades yang bertanding di desa ini.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Meski hari pemungutan suara dilaksanakan di hari aktif, hal itu tidak menyurutkan antusiasme pemilih. Ini terlihat dari banyaknya warga yang mendatangi TPS .
Untuk menyiasati angka golput pada pilkades ini, ada beragam cara yang dilakukan panitia. Seperti penerbitan surat dispensasi bagi pemilih maupun panitia pemungutan suara.
Panitia Pilkades Tiron, Mardi Yulianto, mengatakan jumlah daftar pemilih tetap di Desa Tiron ada 3.858 orang. "Sejak pagi tadi, pemilih sudah banyak yang menggunakan hak pilihnya," kata dia.
Meski dilaksanakan di hari aktif, kata Mardi, bagi warga yang bekerja di perusahaan swasta atau pegawai negeri sipil bisa mengajukan surat permohonan dispensasi untuk menggunakan hak pilihnya. Sedangkan bagi panitia juga disediakan surat dispensasi untuk meminta izin kepada institusinya.
"Surat dispensasi ini dikeluarkan oleh Panitia Pilkades Tiron," ujarnya.
Dia menyebut ada sejumlah warga yang mengajukan dispensasi untuk mengikuti pilkades ini. Bagi pemilih dispensasi hanya untuk memberikan hak pilihnya, setelah selesai bisa kembali bekerja.
"Saya juga pakai surat dispensasi. Nanti setelah selesai ini juga akan kembali ke sekolah," kata PNS guru di salah satu sekolah di Madiun ini.
Selain itu, panitia juga jauh-jauh hari telah melakukan sosialisasi terkait pilkades . Tidak hanya lewat tatap muka di berbagai kegiatan, tetapi juga melakukan sosialisasi melalui grup Whatsapp.
"Masing-masing RT kan memiliki grup WA. Kami memanfaatkan itu untuk memberikan sosialisasi supaya mereka bisa menggunakan hak pilihnya," jelas dia.
Bupati Madiun, Ahmad Dawami, bersama rombongan Forkompimda pun melakukan peninjauan di sejumlah desa yang melaksanakan Pilkades serentak 2019.
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Madiun, Joko Lelono, mengatakan pencoblosan dalam pilkades dimulai pukul 07.00 WIB hingga pukul 12.00 WIB.
Pemkab Madiun menggelontorkan anggaran senilai Rp4 miliar untuk pilkades serentak ini. Masing-masing desa mendapatkan anggaran yang berbeda-beda.
Bupati Madiun, Ahmad Dawami, meminta masyarakat tetap menjaga kerukunan selama pilkades serentak berlangsung. Jangan sampai ada perpecahan dalam pesta demokrasi di tingkat desa itu.
"Pilkades dilakukan untuk menjamin keberlangsungan pembangunan, bukan untuk menjadikan masyarakat pecah.
Bukan untuk menjadikan masyarakat saling bermusuhan. Sehingga, selepas Pilkades, masyarakat harus rukun kembali," kata dia.
Bupati yang akrab disapa Kaji Mbing itu menuturkan kepala desa yang terpilih merupakan pilihan rakyat. Masyarakat harus bisa mengendalikan diri dalam pilkades.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
