top ear
M. Zainal Anwar (Istimewa/Dokumen pribadi)
  • SOLOPOS.COM
    M. Zainal Anwar (Istimewa/Dokumen pribadi)

Pilkada Tanpa Kontrak Politik

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Selasa, 15 Desember 2020. Esai ini karya M. Zainal Anwar, dosen IAIN Surakarta dan Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat IAIN Surakarta.
Diterbitkan Kamis, 17/12/2020 - 22:05 WIB
oleh Solopos.com/M. Zainal Anwar
5 menit baca

Solopos.com, SOLO — Pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2020 telah berlalu. Sebagai salah seorang warga negara berhak pilih dalam pemilihan kepala daerah langsung beberapa hari lalu saya merasa kecewa. Hingga saat pemungutan suara saya tidak menemui adanya kontrak politik, terutama di level akar rumput.

Kampanye pemilihan kepala daerah pada masa pandemi dengan metode tatap muka yang sangat dibatasi semestinya dimanfaatkan untuk membuat kontrak politik di level desa yang bisa dilakukan secara terbatas.

Sayangnya, hal ini tidak saya temui. Jika ada, aktivitas kontrak politik tidak terdengar masif hingga ke masyarakat di level bawah. Minimnya isu kontrak politik ini bisa jadi dipicu oleh maraknya pasangan calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah maupun lawan politik yang dianggap tidak sepadan, misalnya jika dilihat dari dukungan partai politik.

Bagi pasangan tunggal calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah, kontrak politik tentu dianggap aktivitas mubazir dan memberatkan jika nanti akhirnya terpilih. Meminjam ungkapan orang Ambon, seng ada lawan alias tak ada lawan.

Pentingnya kontrak politik dengan para pemilih tidak hanya menunjukkan keseriusan para calon pemimpin dalam menggaet suara. Lebih dari itu, kontrak politik memberi kepastian dan ukuran yang konkret terhadap kinerja para calon pemimpin jika terpilih dalam pemilihan kepala daerah.

Tidak hanya sebatas slogan membuat suatu daerah lebih makmur atau sejahtera, tetapi ukuran menyejahterakan warga betul-betul terdefinisikan sehingga bisa dinilai ketercapaiannya secara konkret. Dalam kontrak politik dan diskusi pembahasannya, para pemilik suara bisa mencermati hal pokok yang menjadi isu utama kampanye dan mendialogkan dengan calon pemimpin.

Jika kampanye tatap muka secara terbatas, pada masa kampanye pemilihan kepala daerah lalu, bisa mendalami hal-hal pokok tersebut, ada transfer pengetahuan tentang hal ihwal rasionalitas isu utama kampanye yang diusung para calon pemimpin.

Sebagai contoh, misalnya isu bantuan sekian puluh juta untuk warga rukun tetangga (RT) yang diusung salah satu calon pemimpin daerah. Pada waktu masih masa kampanye pemilihan kepala daerah, ketika selesai salat di musala, beberapa warga memperbicangkan isu bantuan ini dengan cukup hangat.

Ada yang memandang bahwa hal itu sebatas janji yang mustahil terlaksana. Warga lain menimpali bahwa bisa saja itu dilakukan, tergantung pengelolaan uang atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ada pula yang sinis dengan mengatakan bahwa nanti uangnya pakai yen.

Bukan mata uang Jepang, tapi ungkapan bahasa Jawa yang berarti jika. Maksudnya yen ana dhuwite alias jika ada uangnya. Perbincangan ini tidak berujung karena tidak ada wakil tim pemenangan calon pemimpin. Absennya calon pemimpin karena mayoritas berkomunikasi lewat spanduk dan poster yang ditempel di tembok atau sekadar baliho yang ditempel di pohon.

Tentu tidak mungkin kita bertanya kepada spanduk atau baliho di pohon, kan? Jika ada tatap muka, biasanya hanya pidato monoton yang minim dialog atau minim diskusi. Inilah mengapa saya menyayangkan kurangnya komunikasi langsung dan tiadanya keberanian membuat kontrak politik dengan para pemilih di akar rumput.

Seandainya calon pemimpin atau wakil tim pemenangan berani mengisi kampanye terbatas dengan menyampaikan isi kampanye lalu mengikatnya dengan kontrak politik, saya yakin warga akan lebih tertarik dan mendapatkan gambaran program dengan jelas.

Rasionalitas Pemilih

Ini tidak hanya untuk kepentingan politik sesaat, tetapi para calon pemimpin telah bertindak selayaknya seorang demokrat yang juga menyisipkan pendidikan politik di tengah kampanye. Sayang, hingga pemungutan suara pemilihan kepala daerah selesai, itu tak terjadi.

Tiadanya kontrak politik membuat para pemilih rasional agak kesulitan. Jika rasionalitas pemilih ini hendak melihat visi, misi, dan program yang ditawarkan, masa-masa tenang menjelang hari pemunguran suara membuat mereka aktif mencari apa yang sebetulnya ditawarkan para calon pemimpin dan melihat seberapa tinggi komitmen para calon pemimpin dalam menjalankan janji kampanye.

Tantangan bagi pemilih rasional adalah godaan politik uang menjelang pemungutan suara. Politik uang tidak tanya menjadi kejahatan politik sepanjang masa, tetapi juga jelas menggerogoti para pemilih rasional.

Iming-iming uang, apalagi di tengah masa pandemi ketika banyak orang kesulitan mencari pekerjaan atau berkurang penghasilannya, tentu sebuah tawaran menarik untuk diterima dengan laku menjual suara demi rupiah di depan mata.

Para pemilih rasional yang berasal dari kelas menengah rentan tidak mengikuti isu kampanye dalam pemilihan kepala daerah karena kesibukan bekerja. Hal ini ditambah dengan minimnya sosialisasi program calon pemimpin lewat media sosial.

Hal ini saya tangkap dari status teman saya di media sosial yang bercerita bahwa ia menerima undangan ke tempat pemungutan suara tetapi bingung mau memilih siapa hingga hari pemungutan suara. Ini tentu jadi cermin kegagalan calon pemimpin menjangkau kelas menengah yang aktif di media sosial.

Disadari atau tidak, wajah pemerintahan akan terlihat sejak para pemilik suara memutuskan pilihan mereka. Jika para pemilik suara ini memliih berdasarkan program calon pemimpin yang dianggap layak didukung dan masuk akal untuk dilakukan, pemilihan kepala daerah bisa menjadi pintu masuk menyejahterakan masyarakat luas.

Sebaliknya, jika uang menjadi pertimbangan utama para pemilih dalam mendukung seorang calon pemimpin, pemerintahan mendatang akan berpotensi dipenuhi tindakan korupsi dari para penyelenggara pemerintahan. Simpel saja, pemilihan kepala daerah menjadi ajang investasi.

Dengan begitu, pemimpin terpilih bukan berwatak seorang negawaran yang berikhtiar menjalankan pemerintahan untuk kebaikan rakyat, tetapi pemimpijn terpilih akan menjadi selayaknya investor yang sibuk mengembalikan modal yang telah dikeluarkan selama masa kampanye hingga pemilihan.

Masa tenang menjelang pemungutan suara semestinya menjadi ruang bagi para pemilik suara untuk menimbang ulang isu kampanye para calon pemimpin. Secara normatif, masa tenang menjelang pemungutan suara adalah ruang bagi pemilik suara untuk mencermati isi kampanye dan memutuskan dengan tenang tanpa paksaan atau tanpa agitasi dari pihak lain.

Persoalannya, masa pemilihan kepala daerah yang baru saja berlalu tak memberikan bahan yang cukup bagi para pemilih untuk merenung, menelaah visi, misi, dan program kerja calon pemimpin. Pemilih yang cerdas berharap munculnya kesejahteraan setelah pemilihan kepala daerah.

Pilihan yang diputuskan di bilik suara akan wajah pemerintahan lokal dalam lima tahun mendatang. Seharusnya para pemilih memberikan suara dengan basis pemahaman tentang rekam jejak para calon pemimpin. Tentu semua akan terpulang kepada rakyat sebagai pemilik suara.

Apakah para pemilik suara ini akan memilih berdasarkan uang, bisikan tetangga, anjuran tokoh lokal yang didengar petuahnya, atau berdasarkan pada program yang ditawarkan calon pemimpin? Yang utama adalah jangan sampai kita abai dan tidak peduli dengan proses politik. Perbaikan proses politik harus terus disuarakan.

Mengapa? Hal ini sama saja dengan kita menyerahkan urusan publik pemerintahan pada masa mendatang kepada orang lain, padahal nanti jelas akan berdampak pada kita. Lalu, jika ada masalah maka kita akan berteriak di media sosial.

Keterbatasan pilihan bukan menjadi alasan tidak memilih. Sebenarnya tidak memilih juga keputusan politik yang pasti ada dampaknya. Di tengah masa sulit mencari sosok pemimpin yang sempurna, kita bisa menimbang dan memilih pemimpin yang kita anggap sisi mudaratnya lebih ringan. Pilihan itu telah ditentukan pada 9 Desember 2020 lalu. Kita lihat saja apa yang akan terjadi dalam lima tahun ke depan.


Editor : Profile Ichwan Prasetyo
LIKE di sini untuk lebih banyak informasi terbaru di Solopos.com

berita terpopuler

Iklan Baris

berita terkini


Cek Berita Lainnya