PILKADA SRAGEN : Anggaran Panwaslu Dipangkas, Kemenkopolhukam Turun Tangan

Pilkada Sragen, pemangkasan anggaran panwaslu menjadi perhatian Kemenkopolhukam.

Solopos.com, SRAGEN–Tim Desk Pilkada Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam) akan memfasilitasi pertemuan antara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mencari solusi terkait pemangkasan anggaran di Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Sragen senilai Rp964 juta.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Rencana tersebut diungkapkan Wakil Ketua Desk Pilkada Kemenkopolhukam, Brijen TNI Wardiyono, saat dijumpai wartawan seusai rapat koordinasi dengan jajaran penyelenggara pilkada, unsur Pemkab Sragen, Polres, dan Kodim 0725/Sragen di Ruang Rapat Bupati Sekretariat Daerah (Setda) Sragen, Rabu (30/9/2015).

Dia berpesan jangan ada niat sedikit pun dari Panwaslu, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan TNI/Polri untuk menyelipkan anggaran yang tidak sesuai peruntukkannya.

“Saya sudah menerima penjelasan Panwaslu terkait kekurangan anggaran pengawasan itu. Jadi tinggal kebutuhan anggaran pengawasan satu bulan yang tidak cukup. Kemudian saya tanya ke Pemda ternyata ada anggarannya tetapi aturannya tidak memungkinkan karena APBD [perubahan 2015] sudah digedok. Permasalahan itu kami tampung dulu,” ujar Wardiyono.

Kendati ada persoalan dalam pengawasan, Wardiyono meminta Panwaslu, KPU, TNI, dan Polri harus menjalankan pilkada dengan lancar apa pun alasannya. Persoalan anggaran pengawasan itu akan dibawa Wardiyono pada forum tingkat pusat.

Dia optimistis Bawaslu memiliki strategi untuk menyelesaikan persoalan di tingkat Panwaslu. Dia juga mengharap Kemendagri mempunyai pijakan aturan kepada pemerintah daerah.

“Kami akan ajak bicara Bawaslu, KPU dan Kemendagri untuk mencari solusi terbaik masalah itu. Jangan sampai persoalan itu menghambat pelaksanaan pilkada Sragen. Kemekopolhukam sudah banyak menangani masalah-masalah daerah dan berakhir dengan clear,” tutur dia.

Terpisah, anggota Bawaslu Jateng, Teguh Purnomo, menyambut baik langkah Kemenkopolhukam yang mengakomodasi persoalan di Panwaslu Sragen. Sebelumnya, Teguh sudah berkoordinasi dengan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo untuk mencari solusi terbaik.
Teguh mengatakan Bawaslu Jateng meminta Gubernur memfasilitasi pertemuan Bawaslu dengan pemangku kepentingan di Sragen untuk mendapatkan informasi yang jelas.

“Saya kira perencanaan di tingkat Panwaslu sudah matang. Di samping itu ada perubahan aturan yang berdampak pada kebijakan anggaran. Kami menduga pemangkasan anggaran Panwaslu itu berkorelasi dengan kegiatan Panwaslu yang menurunkan APK [alat peraga kampanye] milik petahana. Ketika Panwaslu tidak datang ke DPRD itu ada ceritanya sendiri dan tidak perlu saya beberkan di media,” ujar dia.