DPD PDIP Jateng mengumumkan hasil survei internal tentang kasus korupsi e-KTP yang diduga melibatkan Ganjar Pranowo.
Solopos.com, SRAGEN — DPD PDIP Jateng telah melakukan survei internal terkait kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) yang membuat Ganjar Pranowo dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Dari survei tersebut diketahui 47 persen responden mengetahui ihwal pemanggilan Ganjar Pranowo oleh KPK sebagai saksi dalam kasus itu. Dari angka itu, 12 persen responden menduga Ganjar terlibat dalam kasus korupsi megaproyek tersebut. (Baca: Kasus E-KTP Bisa Ganjal Ganjar Pranowo di Pilgub Jateng 2018)
Penjelasan tersebut disampaikan Ketua DPD PDIP Jateng, Bambang “Pacul” Wuryanto, saat diwawancarai wartawan seusai acara silaturahmi politik dengan kader PDIP Sragen, Sabtu (4/11/2017), di Hotel Surya Sukowati.
Tapi Bambang Wuryanto tidak menyebutkan berapa jumlah responden dalam survei PDIP itu. “Dalam survei kami yang mengerti Ganjar dipanggil KPK sebagai saksi ada 47 persen. Dari angka itu yang menganggap Ganjar terlibat sekitar 12 persennya,” ujar dia.
Bambang Wuryanto menjelaskan selama status Ganjar sebatas saksi, peluangnya untuk diusung sebagai calon gubernur (cagub) Jateng tetap ada. Peluang dia sama dengan empat kandidat lain yang mendaftarkan diri ke DPD PDIP Jateng.
Tapi bila status Ganjar berubah menjadi tersangka, peluang dia untuk mendapatkan rekomendasi dari DPP PDIP bisa dibilang habis. Selain Ganjar ada empat kandidat yang berkompetisi memperebutkan rekomendasi cagub Jateng dari DPP PDIP.
Ke empat orang tersebut yaitu Musthofa (Bupati Kudus), Sunarna (eks Bupati Klaten), Wardoyo Wijaya (Bupati Sukoharjo), dan Lestaryono Loekito (Kades Tratemulyo, Weleri, Kendal).
Saat ini kelima kandidat cagub tengah melakukan sosialisasi ke kader dan masyarakat. Tahap itu berlangsung hingga 15 November 2017. Setelah itu PDIP akan menerjunkan tim untuk menyurvei popularitas dan elektabilitas mereka.
Bambang Wuryanto memastikan dirinya tidak akan mencalonkan diri sebagai cagub atau cawagub Jateng. Dia yakin tidak akan ditunjuk Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, untuk maju dalam Pilkada Jateng 2018.
“Saya pilih jalan satria. Ibu Ketum tidak akan berikan tugas itu kepada saya, ibu [Mega] tahu saya. Saya juga tahu caranya agar tidak ditunjuk Bu Ketum untuk maju dalam pilkada” sambung Bambang Wuryanto.
Dia menerangkan silaturahmi politik ke kabupaten/kota di Jateng dia lakukan sebagai bagian menyerap aspirasi kader, termasuk tentang agenda Pilkada Jateng 2018. Sragen adalah daerah ke-21 yang dia datangi. Dari kegiatan tersebut dia menyimpulkan internal partai relatif siap menghadapi pilkada.
Menurut Bambang Wuryanto, potential resources atau pengurus struktural PDIP paling siap dibandingkan partai-partai lain. Saat ini struktur PDIP Jateng hampir 200.000 orang, dan 20 kader yang menjabat bupati, 13 kader menjabat wakil bupati.
“Kami juga punya 393 legislator yang siap membantu pertempuran,” tambah dia.
Bambang Wuryanto menyatakan PDIP siap berkoalisi dengan parpol mana pun. Di sisi lain, Suyanto, peserta silaturahmi politik DPD PDIP Jateng dari Plupuh, menyesalkan tidak adanya perhatian yang diberikan kepala daerah terpilih terhadap kader partai. Padahal para kader telah berjuang mati-matian saat pilkada.
“Pilkada Jateng tahun 2009 kami berjuang mati-matian. Begitu juga saat Pilkada 2014. Tapi faktanya kami tidak pernah merasakan buah dari perjuangan kami tersebut. Artinya, kami minta agar jangan keliru lagi siapa calon [gubernur] yang diusung. Ini jadi masukan agar dalam memilih calon lebih hati-hati,” tutur dia.
Menanggapi hal itu, Bambang Wuryanto mengakui banyak kekecewaan kader terhadap pimpinan daerah yang terpilih. Tapi menurut dia kondisi tersebut terjadi lantaran organisasi partai yang belum sehat.
“Harus ada pemahaman bahwa gubernur lahir karena perjuangan partai. Maka kewajiban dia ikut memperjuangkan partai, konstituen, kaum marhaen. Memang banyak yang kecewa, sudah berjuang tapi tidak disentuh. Tapi mekanismenya bagaimana? Itulah yang harus segera dibereskan,” urai dia.
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo belum bisa dimintai konfirmasi terkait hasil survei kasus e-KTP maupun keluhan kader.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
