Pilkada 2020, Perludem: Dinasti Politik Refleksi Dinasti Partai Politik

Solopos.com, JAKARTA - Dinasti politik dalam pemilihan kepala daerah merupakan refleksi praktik dinasti di partai politik (parpol). Hal tersebut dikatakan Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, dalam diskusi virtual bertajuk Pilkada antara Dinasti dan Calon Tunggal.

"Dinasti di pilkada refleksi praktik dinasti di partai politik. Jadi hanya meneruskan saja, biasanya ini terkait dengan kekuasaan modal di partai politik," kata Titi, Selasa (4/8/2020).

Promosi Layanan Keuangan Terbaik, BRI Raih 3 Penghargaan Pertamina Appreciation Night

Padahal, menurut Titi, pilkada kali ini seharusnya menjadi medium bagi rakyat untuk mendapatkan pemimpin yang mumpuni menangani krisis. Titi pun berharap partai-partai politik tidak memaknai Pilkada 2020 secara pragmatis.

ASN Karanganyar Tak Pakai Masker? Ketua DPRD: Beri Sanksi, Bupati Ogah

Untuk itu, lanjutnya, perlu ada demokratisasi internal di parpol. Menurut Titi, perlu ada penguatan dana negara untuk pembiayaan parpol. Selain itu perekrutan atau pemilihan internal juga harus kompetitif. "Alokasi 30 persen dana negara untuk kaderisasi dan perekrutan politik perempuan," kata Titi.

Mengenai isu dinasti politik di Pilkada 2020, PDIP diketahui mengusung putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, di Pilkada Solo. Selain Gibran, PDIP mengusung putra Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Hanindhito Himawan Pramana, di Pilkada Kabupaten Kediri.

Adapula Siti Nur Azizah Ma'ruf yang diusung Partai Demokrat dan PKS di Pilkada Tangerang Selatan. Nur Azizah merupakan putri Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

UGM Yogyakarta Masih Buka Jalur Mandiri, Catat Ini Syaratnya

Mengecewakan

Titi mengatakan Pilkada 2020 yang digelar di tengah pandemi Covid-19 ini berbiaya sangat mahal. Pelaksanaannya pun rumit. Karena itu, menurut dia, akan sangat mengecewakan jika calon yang dihadirkan hanya sekadar mengandalkan kekerabatan dengan orang tertentu.

"Sayang sekali, sangat membebani negara kalau calon yang dihadirkan merupakan politik kekerabatan, kapasitasnya tidak memadai untuk memimpin daerah di masa krisis, dan paling ironis kalau sampai kotak kosong," ujarnya.

Tidak Pakai Masker, ASN di Jateng Bisa Kena Potong Gaji