SOLOPOS.COM - Ilustrasi buruh menolak PHK (JIBI/Solopos/Antara)

PHK Jatim terus diminimalisasi dengan cara mengaktifkan pembicaraan di lembaga kerja sama tripartit.

Madiunpos.com, SURABAYA — Perlambatan ekonomi yang dipicu melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) diprediksi terus berimbas luas. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertransduk) Jatim bertekad memperkuat peranan lembaga kerja sama tripartit yang melibatkan pengusaha, buruh atau pekerja, dan pemerintah.

Promosi Mitsubishi XForce: Stylish untuk Wanita, Praktis buat Ibu Muda

Kepala Disnakertransduk Jatim Sukardo mengatakan lembaga kerja sama tripartit itu akan semakin difungsikan sebagai forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah mengenai ketenagakerjaan. Adapun salah satunya adalah membahas mengenai adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang menjadi momok di tengah perlambatan ekonomi yang dipicu melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Data Disnakertransduk menyebutkan di Jatim, jumlah PHK mencapai 7.495 orang dari 336 perusahaan. Munculnya PHK itu di antaranya berkaitan dengan habis masa kontrak kerja hingga adanya perusahaan yang tutup akibat perlambatan ekonomi yang dipicu melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

“Kami akan mengundang pengusaha dan serikat pekerja atau buruh akan untuk menyusun kebijakan bersama Gubernur Jatim dalam upaya menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan terutama melakukan perlindungan menghadapi MEA di Jatim,” katanya di Surabaya, Selasa (6/10).

Kecuali 7 Kabupten/Kota
Di Jatim, lanjut dia, jumlah lembaga kerja sama tripartit telah tersebar di 31 kabupaten dan kota. Sementara itu, tinggal tujuh kabupaten dan kota yang belum membentuk lembaga kerja sama tripartite, seperti di Sampang, Bangkalan, Trenggalek, Tuban, Kota Kediri, Kota Batu, dan Kabupaten Kediri.

Sukardo menambahkan, ketenagakerjaan di Jatim diperlukan adanya kompetensi dan sertifikasi dalam memperkuat daya saing. Saat ini sudah ada 14 lembaga kerja sama tripartit tingkat nasional dan internasional yang merupakan binaan dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Selain itu, terobosan  yang mendesak dilakukan dalam menyambut Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), yaitu melakukan pelatihan pada tenagakerja yang terkena PHK terkait meningkatakn sumber daya manusia. Adapun langkahnya antara lain meningkatkan produk tenaga kerja,kualitas usaha UMKM dan kemitraan produktivitas.

“Pelatihan dan sertifikasi harus selalu dilakukan secara berkelanjutan. Percepatannya dapat dieksekusi melalui pokja provinsi dan kab/kota dalam meningkatkan kualitas tenagakerja lokal,” imbuhnya.

UMK Pacu PHK
Sebagai upaya meminimalisasi PHK, Kepala seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Disnakertaransduk Agus Gunawan meminta Gubernur untuk meninjau ulang kenaikan upah minimum kabupaten (UMK) di 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Pasalnya, banyak perusahaan yang pailit akibat tidak mampu membayar upah karyawan, sehingga jalan pintas PHK pun dilakukan.

Upah pekerja Ring I di Jawa Timur pada 2015 sudah tembus Rp2,7 juta, Adapun wilayah yang masuk kategori Ring I ini antara lain Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Mojokerto. Nilai UMK pada 2015 telah mengalami kenaikan sebesar 18,5% dibandingkan tahun lalu senilai Rp2,2 juta.

“UMK tahun depan [2016] dirumuskan akan dinaikkan 15%-35% dari UMK tahun ini. seharusnya tidak begitu karena ini meyangkut dua hal yaitu nasib perusahaan di Jatim yang kemudian berimbas ke pekerjanya,” katanya kepada Jaringan Informasi Bisnis Indonesia (JIBI) di Surabaya.

Ditinjau Bukan Naik
Menurutnya, pemutusan hubungan kerja erat kaitannya dengan tingginya UMK. Besaran UMK pada tahun ini, ujar Agus, sudah dirasa berat oleh pengusaha. “Seharusnya, UMK itu setiap tahun ditinjau dan dikoreksi bukan dinaikkan setahun sekali,” terangnya.

Tidak menutup kemungkinan jumlah PHK terus membengkak di penghujung tahun apabila rumusan kenaikan UMK tahun depan benar-benar dieksekusi. Baginya, pailitnya perusahaan di Jawa Timur di peruh pertama tahun ini bukan semata-mata akibat kelesuan ekonomi dan melemahnya nilai tukar rupiah yang dielu-elukan di media massa baru-baru ini.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya