PGRI Usulkan Alokasi BOS Khusus PAUD

Suasana belajar di sebuah PAUD di Kota Solo. Untuk meningkatkan kualitas PAUD, PGRI Solo mengimbau pemerintah juga mengalokasikan anggaran bantuan operasional sekolah (BOS) bagi PAUD. (JIBI/SOLOPOS/Pardoyo)

Promosi Kirana Plus, Asuransi Proteksi Jiwa Inovasi Layanan Terbaru BRI dan BRI Life

Ketua PGRI Solo, Sugiaryo, mengungkapkan pemerintah telah mencanangkan tercapainya program Indonesia Emas pada 2045. Artinya, generasi yang kini masih menempuh pendidikan PAUD harus lebih diperhatikan. Oleh karena itu, perlu ada stimulasi dana yang memadai dari pemerintah. “Jika SD dan SMP sudah ada BOS, seharusnya PAUD juga menerima BOS,” ujarnya.

Ditemui secara terpisah di kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Banjarsari, Solo, Senin (13/8/2012), Kepala Bidang Pendidikan Nonformal, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Solo, Wahyu Widayati, mengungkapkan selama ini sudah ada Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) bagi lembaga PAUD dari pemerintah pusat. Namun kuotanya masih terbatas. “Jadi tidak semua lembaga PAUD menerima BOP,” ujarnya di sela-sela acara pertemuan pengurus Himpunan Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (Himpaudi) Solo. Jika ada usulan dari PGRI agar pemerintah memrogramkan dana BOS bagi PAUD, menurut Wahyu harus ada pembahasan terlebih dahulu.

Kepala Kelompok Bermain Embun Pagi, Widayati, menyambut baik usulan adanya BOS bagi PAUD. Menurutnya BOP yang selama ini ada belum bisa menjangkau semua PAUD di Kota Solo yang jumlahnya ratusan. Jika ada BOS bagi PAUD, terangnya, akan mendukung upaya menyiapkan generasi emas yang berkarakter. Di Kecamatan Banjarsari, ungkapnya, tahun ada ada 18 PAUD yang menerima BOP. Nilainya Rp240.000/siswa/tahun. Setiap lembaga menerima maksimal Rp7 juta dan minimal Rp3,6 juta.

Pengelola lembaga PAUD lainnya dari KB/TK Fahimna, Manahan, Solo, Rini Utami Aziz, juga setuju jika ada BOS untuk PAUD. Tahun ini lembaga yang ia pimpin tidak mendapatkan BOP karena kuota terbatas. Tahun sebelumnya, KB/TK Fahimna menerima BOP Rp7 juta. Bantuan itu digunakan untuk pengadaan sarana prasarana, peningkatan mutu sumber daya manusia.