Solopos.com, SUKOHARJO — Paguyuban Petani Pengguna Air (P3A) Colo Timur Sukoharjo mengusulkan waktu penutupan pintu saluran air Dam Colo selama sebulan dari Oktober-November digeser jadi Mei-Juni. Hal ini guna menjamin ketersediaan pasokan air ke lahan pertanian dalam penerapan konsep indeks pertanaman (IP) 400 seluas 5.000 hektare pada 2022.
Dinas Pertanian dan Perikanan (DPP) Sukoharjo melaksanakan sarasehan pertanian sebagai bagian persiapan penerapan konsep IP 400. Kegiatan itu dihadiri pengurus P3A Colo Timur dan sejumlah kepala desa (kades) yang wilayahnya berdekatan saluran irigasi Colo Timur dan Colo Barat.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Kunci penerapan konsep IP400 adalah ketersediaan pasokan air ke lahan pertanian selama empat kali masa tanam. “Selama ini, penutupan pintu saluran air Dam Colo dilakukan Oktober-November. Saat itu, lahan pertanian sangat membutuhkan pasokan air karena masih musim kemarau,” kata Ketua P3A Colo Timur, Sarjanto, saat berbincang dengan Solopos.com, Rabu (17/11/2021).
Baca Juga: Tanah Kas 14 Kelurahan Kecamatan Sukoharjo Dilelang, Berapa Harganya?
Sarjanto khawatir konsep IP400 tidak berjalan optimal saat pintu saluran air Dam Colo ditutup selama sebulan pada Oktober. Lahan pertanian bisa gagal panen. Pria yang akrab disapa Jigong itu menyampaikan waktu penutupan pintu saluran air Dam Colo bisa digeser saat awal musim kemarau pada Mei-Juni.
Kala itu, tanaman padi belum membutuhkan pasokan air secara rutin sehingga tidak mengganggu lahan pertanian yang menerapkan konsep IP400. Lahan pertanian yang menerapkan konsep IP400 diproyeksikan di sekitar saluran Colo Timur dan Colo Barat untuk memudahkan suplai air.
Koordinasi dengan BBWSBS
“Jumlah desa di sekitar saluran Colo Timur sebanyak 51 desa dan Colo Barat sebanyak 24 desa. Saluran induk Colo Timur dan Colo Barat mengiris sembilan kecamatan di Sukoharjo,” ujarnya.
Jigong berharap usulan terkait penutupan saluran air Dam Colo itu menjadi bahan pertimbangan sebelum konsep IP400 diterapkan di lahan pertanian pada 2022. Ketersediaan pasokan air menjadi perhatian utama Pemkab Sukoharjo agar implementasi konsep IP400 bisa optimal.
Baca Juga: Puluhan Siswa-Guru SMPN 4 Polokarto Dites Swab PCR, Ada yang Positif?
Tentunya, pemerintah harus berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS) sebagai otoritas pengelola Dam Colo. Kepala DPP Sukoharjo, Bagas Windaryatno, menyatakan pemerintah menampung beragam keluhan dan aspirasi petani dan kades di bidang pertanian khususnya ketersediaan pasokan air.
Sinergitas antara pemerintah, kelompok tani serta masyarakat dibutuhkan untuk menerapkan konsep IP400 dan target ekspor beras pada 2022. Dalam waktu dekat, Bupati Sukoharjo, Etik Suryani bakal berkoordinasi dengan BBWSBS untuk membahas ketersediaan pasokan air ke lahan pertanian.
“Saya dan Bupati akan berdiskusi dengan pimpinan BBWSBS untuk menyelesaikan permasalahan pasokan air ke lahan pertanian secara bertahap,” katanya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
