SOLOPOS.COM - Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo (Rudy) mengumumkan status Kota Solo KLB corona, Jumat (14/3/2020). (Solopos-Mariyana Ricky)

Solopos.com, SOLO -- Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo, berpesan agar penggantinya tetap mempertahankan keberadaan tenaga kerja dengan perjanjian kontrak atau TKPK.

TKPK sangat berperan guna mencukupi kebutuhan pegawai Pemkot Solo. Selama ini, kekurangan aparatur sipil negara (ASN) Pemkot Solo sangat terbantu oleh ribuan TKPK.

Promosi Mitsubishi XForce: Stylish untuk Wanita, Praktis buat Ibu Muda

Jumlah ASN yang pensiun setiap tahun tak sebanding dengan rekrutmen baru. Jumlah ASN Pemkot Solo yang pensiun setiap tahun mencapai ratusan orang, sedangkan rekrutmen CASN mengalami moratorium beberapa tahun.

Rekor! Sukoharjo Tambah 30 Kasus Positif Covid-19, Paling Banyak Klaster Keluarga

“Selama ini, kami mengandalkan TKPK untuk mencukupi kebutuhan pegawai Pemkot Solo. Banyaknya ASN pensiun wajib menjadi perhatian, jumlah SDM semakin berkurang. Kepala daerah harus mau dan mampu menerima SDM yang ada,” katanya kepada wartawan, Senin (28/9/2020) pagi.

Rudy, panggilan akrabnya, meminta Wali Kota Solo hasil Pilkada Solo 2020 yang akan datang dapat mempertahankan keberadaan TKPK guna menyelesaikan masalah kekurangan pegawai.

Tanpa TKPK, pelayanan masyarakat Kota Solo bakal kewalahan mengingat ada pembatasan rekrutmen pegawai oleh pemerintah pusat.

Positif Covid-19 Kabupaten Sukoharjo: Dulu Tertinggi, Kini Kesalip Solo dan Boyolali

Gaji Sesuai UMK

“Jumlah ASN Solo dari 11.000-an pegawai tinggal sekitar 5.000 orang. TKPK ya tetap lah. Ya, kalau mau karut marut ya silakan. Kami ini kekurangan SDM kok. Kalau TKPK tidak punya NIP, pegawai kontrak, sehingga tidak ada persoalan. Wali Kota ke depan saya minta untuk melanjutkan. Ini untuk pelayanan kok. Tanpa TKPK mawut [berantakan] kita,” ucapnya.

Jumlah TKPK Kota Solo mencapai ribuan orang. TKPK yang bertugas sebagai pengangkut sampah saja jumlahnya mencapai 1.400-an orang dengan gaji sesuai upah minimum kota (UMK).

Belum TKPK yang bertugas pada organisasi perangkat daerah (OPD), kecamatan, dan kelurahan. “Lha, kami mengusulkan [TKPK] ke Kemenpan RB dan BKN [Badan Kepegawaian Negara] untuk jadi TKPK. Supaya pemerintahan itu bisa jalan terus," kata Rudy.

Laporkan Dana Awal Kampanye Pilkada Solo Nol Rupiah, Begini Penjelasan Tim Bajo

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Solo, Nur Haryani, mengatakan setiap tahun sedikitnya 400-an ASN pensiun.

"Kalau sesuai analisis beban kerja, ASN yang pensiun dan rekrutmen baru itu tidak sebanding. Kami mengandalkan mutasi dari luar daerah. Setiap tahun permohonan mutasi ASN masuk ke Solo sekitar 100 pegawai, namun tidak semua kami terima karena menyesuaikan kebutuhan formasi," ungkap Nur.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya