PERTANIAN SUKOHARJO : Bikin Bingung, Petani Minta Penerapan Kartu Tani Ditunda

Pertanian Sukoharjo, petani masih bingung soal pemanfaatkan kartu tani.

Solopos.com, SUKOHARJO – Kalangan petani di Sukoharjo meminta penundaan penerapan kartu tani yang telah dibagikan Pemprov Jateng pada awal 2017. Kegiatan sosialisasi penggunaan kartu tani dinilai tak optimal yang memicu kebingungan ihwal mekanisme pemanfaatan kartu tersebut.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Program kartu tani di Sukoharjo bakal direalisasikan pada pertengahan 2017. Kartu tani berbentuk kartu anjungan tunai mandiri (ATM) karena terintegrasi dengan perbankan. Dengan kartu tani, para petani dapat memperoleh kepastian ketersediaan sarana produksi pertanian bersubsidi atau nonsubsidi seperti pupuk dan benih.

Sayangnya, sosialisasi penggunaan kartu tani di setiap kecamatan belum optimal. Para petani masih bingung menggunakan kartu tani berbentuk kartu ATM.

“Saya masih bingung cara penggunaan kartu tani. Saya takut tak bisa menebus pupuk bersubsidi atau benih padi karena tak bisa menggunakan kartu tani,” kata seorang petani asal Desa Kudu, Kecamatan Baki, Sukirman, Selasa (4/4/2017).

Sasaran program kartu tani adalah para petani yang tercatat dalam kelompok tani atau gabungan kelompok tani (gapoktan). Padahal, jumlah petani yang tak terdaftar dalam gapoktan mencapai ratusan orang.

“Para petani belum siap menggunakan kartu tani. Belum lagi, petani yang tak menerima kartu tani karena tak terdaftar dalam gapoktan. Ini masalah yang harus dicari solusinya,” ujar dia.

Pernyataan senada diungkapkan petani lainnya asal Desa Wirun, Kecamatan Mojolaban, Sastro. Dia mengaku belum mengetahui secara jelas penggunaan dan manfaat kartu tani. Sosialisasi penggunaan kartu tani harus dilakukan berulang kali oleh instansi terkait.

Sastro berharap penggunaan kartu tani secara teknis tak seribet saat mengurus asuransi pertanian. Kala mengurus ganti rugi lahan pertanian yang rusak akibat bencana alam wajib dilampiri dokumentasi foto.

“Lebih baik kegiatan sosialisasi kartu tani dioptimalkan sehingga para petani benar-benar paham menggunakan kartu itu. Selama para petani belum paham, lebih baik ditunda [pelaksanaan kartu tani] saja,” terang dia.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPRD Sukoharjo, Sardjono, mengatakan apabila sosialisasi cara penggunaan dan manfaat kartu tani tak optimal bisa menimbulkan kecemburuan sosial petani yang tak menerima kartu tani. Di Mojolaban, belum ada kegiatan sosialisasi cara penggunaan dan manfaat kartu tani.

Politikus asal Partai Golkar ini meminta instansi terkait dan petugas penyuluh lapangan (PPL) aktif menyosialisasikan cara penggunaan kartu tani. “Bisa jadi seperti kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang dibagikan kepada warga miskin. Warga miskin yang tak menerima kartu BPJS kebingungan saat hendak mengakses layanan kesehatan,” kata dia.