PERTANIAN BOYOLALI : Tak Ada Petugas Pintu Air Irigasi, Rebutan Air Sesama Petani Rentan Gesekan Sosial

Pertanian Boyolali, petani di Kecamatan Ngemplak dan Sambi rentan terjadi gesekan sosial akibat rebutan air irigasi.

Solopos.com, BOYOLALI–Para petani di wilayah Kecamatan Ngemplak, Nogosari, dan Sambi rentan terjadi gesekan sosial akibat berebut air dari saluran irigasi di wilayah mereka. Pasalnya, keberadaan petugas pintu air (PPA) yang punya wewenang mengatur air saat ini sudah tak lagi ada.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Demikian mengemuka dalam pertemuan Gabungan Perkumpulan Petani Pengguna Air (GP3A) Tri Mandiri Boyolali di Balai Desa Sobokerto, Ngemplak, Selasa (27/9/2016). Dalam pertemuan yang juga dihadiri jajaran Muspika setempat itu, petani mengeluhkan ketiadaan PPA yang selama ini sangat berguna mengatur distribusi air irigasi dari Waduk Cengklik. Akibat kondisi ini dampaknya cukup luas terhadap pertanian, mulai rusaknya sejumlah saluran irigasi, tak terjadinya pemerataan air, hingga gesekan sosial sesama petani.

“Dulu, di setiap saluran irigasi sepanjang 3 km pasti ada seorang PPA. Hla, sekarang semua saluran irigasi nihil petugasnya. Semua petani bisa njebol sendiri saluran irigasi, masing-masing punya kunci pintu air, di mana-mana saluran irigasi akhirnya rusak, tak terawat,” ujar Ketua GP3A, Samidi dalam forum tersebut.

Kondisi kian diperparah dengan keberadaan organisasi petani yang tak hidup dan mati pun segan. Bahkan, imbuhnya, tak sedikit para petani saat ini yang tak paham perbedaan saluran irigasi primer, tersier, atau sekunder. “Partisipasi petani untuk mau merawat saluran irigasi sangat rendah. Ini sangat menyedihkan,” tambahnya.

Menurut data yang dimiliki GP3A, total panjang saluran irigasi dari Waduk Cengklik mencapai sekitar 38 km. Saluran itu terdiri atas pintu Waduk sebelah kiri, sebelah kanan, dari Irobayan, dan Watu Leser. Saluran terpanjang berada di pintu Waduk Cengklik sebelah kiri yang mencapai 17 km dan pintu Waduk sebelah kanan mencapai 10 km. “Setelah Waduk dikeruk nanti, kapasitas air bisa mencapai 15 juta kibik dan mengalir hingga ke Desa Giriroto, Ngemplak. Tapi, dengan catatan saluran irigasinya masih bagus semua,” tambahnya.

Perwakilan dari Balai Pengelola Sumber Daya Air (PSDA) Bengawan Solo, Nurhadi, mengatakan permasalahan tersebut terjadi hampir satu dekade terakhir setelah muncul Undang-Undang (UU) No. 7/ 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA). Konsekuensi atas munculnya UU tersebut, kata dia, para PPA ditarik menjadi pegawai Balai PSDA. Sementara, jumlah tenaga yang dimiliki Balai PSDA sangat tak seimbang dengan beban tugasnya yang luas. “Namun, kami sebenarnya juga sudah mengajukan permohonan agar tenaga kami ditambah, khususnya yang mengurusi pembagian air. Namun, ya tahu sendirilah, bahwa di pemerintah pusat itu ada DPR yang akan meloloskan tidaknya usulan kami,” ujar anggota staf operasional Balai PSDA Bengawan Solo itu.