SOLOPOS.COM - Menteri Desa PDTT, Eko Putro Sandjojo, (kanan) saat kunjungan kerja ke Desa Kemasan, Kecamatan Sawit, Boyolali, Selasa (30/8/2016). (Hijriyah Al Wakhidah/JIBI/Solopos)

Pertanian Boyolali, BUMDesa bidang pengelolaan pascapanen untuk membantu petani.

Solopos.com, BOYOLALI–Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes-PDTT) mendorong desa membentuk badan usaha milik desa (BUM Desa) yang bergerak di bidang pengelolaan pascapanen.

Promosi Mitsubishi XForce: Stylish untuk Wanita, Praktis buat Ibu Muda

BUMDesa di bidang pengelolaan pascapanen dinilai akan sangat membantu petani atau mendorong ekonomi desa yang selama ini ditopang dengan sektor pertanian. Hal ini disampaikan Menteri Desa PDTT, Eko Putro Sandjojo, saat kunjungan kerja ke Desa Kemasan, Kecamatan Sawit, Boyolali, Selasa (30/8/2016).

Eko menyebut 74.000 desa di Indonesia kebanyakan memiliki potensi di bidang pertanian. Sayangnya, daerah-daerah produksi pertanian ini belum bisa menjadi desa maju karena kebanyakan usaha mereka masih merupakan pertanian skala kecil sehingga tidak signifikan memacu aktivitas ekonomi. Skala produksi pertanian yang kecil membuat mereka kesulitan mengakses sarana produksi pertanian. Problem kedua, petani sering bermasalah saat panen. Penguasaan tengkulak atau bahkan penanganan panen yang lambat membuat produksi kurang maksimal.

“Oleh karena itu, saya berharap desa-desa yang mengandalkan sektor pertanian ini bisa membentuk BUMDesa yang bergerak di bidang penyediaan sarana prasarana pertanian atau pengelolaan pascapanen,” kata Eko.

Desa tidak hanya bisa membentuk satu BUMDesa. BUMDesa bisa dibentuk lebih dari dua desa dengan nama BUM Antardesa. “Tujuannya agar permodalan lebih kuat.”

Saat ini, Kemendes-PDTT tengah menggodok kembali program one village one product (OVOP) namun akan melibatkan 17 kementerian. “Ini sedang kami kaji. Jadi, OVOP ini harus benar-benar di garap serius, dan kementerian yang terkait harus terlibat. Misalnya, potensi di bidang pertanian, maka di dalamnya ada keterlibatan program dari Kementerian Pekerjaan Umum untuk perbaikan saluran irigasi, Kementerian Pertanian untuk peningkatan produksi hasil pertanian, dan kementerian lainnya,” papar Eko.

Dia berharap dengan fokus pada satu potensi, desa menjadi mandiri dalam hal ekonomi.

Masukan dari Menteri Desa dan PDTT terkait BUMDesa di bidang pengelolaan pascapanen direspons positif Kepala Desa Tlawong, Kecamatan Sawit, Joko Tri. Menurut dia, BUMDesa dibidang pengelolaan pascapanen tak beda dengan lumbung desa. Lumbung desa sangat efektif untuk melindungi hasil panen petani dari tengkulak. Sayangnya, untuk saat ini desa tidak punya cukup dana untuk membangun lumbung desa.

Eko menambahkan dana desa yang akan disalurkan ?mengalami peningkatan tiap tahun. Tahun ini, dana yang digelontorkan senilai Rp47 triliun dan akan meningkat menjadi Rp70 triliun pada tahun 2017 mendatang. Pada tahun 2019 nanti, besaran dana desa mencapai Rp111 triliun. ?”Saat ini, setiap desa mendapat dana desa rata-rata senilai Rp 680an juta, setiap tahun akan meningkat harapannya bisa dimanfaatkan untuk memberdayakan ekonomi desa.”

Sementara, Kepala Desa Cepokosawit, Slamet Rahardjo, berharap pemerintah pusat tidak hanya menggelontor dana yang cukup banyak ke desa namun harus ada kebijakan khusus agar pemdes tidak dipusingkan dengan dana-dana tersebut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya