PERTANIAN BANTUL : Pembukaan Ladang Garam Butuh SDM

Pertanian Bantul untuk pembukaan ladang garam perlu dipertimbangkan

Harianjogja.com, BANTUL– Pembukaan ladang garam di wilayah pesisir Bantul mendapat dukungan dari berbagai pihak. Namun, ketersediaan sumber daya manusia (SDM) untuk mengelola ladang garam masih terbatas.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Kepala Dinas Pertanian Pangan dan Kelautan Bantul Pulung Haryadi menyatakan, lembaganya telah berkoordinasi dengan Pemerintah DIY terkait rencana pembukaan kembali ladang garam di pesisir selatan.

“Pak Sigit Sapto Raharjo [Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DIY] sudah membicarakan masalah ini dengan saya. Intinya, kami siap membuka kembali ladang garam,” ungkap Pulung Haryadi, Rabu (2/8/2017).

Namun ia memastikan, lokasi yang memungkinkan ladang garam saat ini hanya di Pantai Samas, tidak termasuk wilayah lainnya. Sebab di pantai ini sudah ada fasilitas pembuatan garam tinggal diaktifkan. Sejatinya kata dia, pembuatan garam di Pantai Samas sudah diujicoba sejak 2013 bahkan diklaim berhasil.

Sayangnya proyek tersebut tidak dilanjutkan entah apa penyebabnya. “Dulu itu sudah berhasil bikin garam hanya belum dilanjutkan. Makanya ke depan ini akan kami lanjutkan,” papar dia. Selain fasilitas pembuatan garam, di Samas kata dia juga sudah ada kelompok masyarakat pembuat garam. Sayangnya jumlahnya hanya satu kelompok.

Pulung berharap, jumlah SDM pembuat garam ini terus bertambah sehingga jumlah kelompok masyarakat pembuat garam juga bertambah. Untuk memproduksi garam dalam skala besar dibutuhkan sumber daya manusia dalam jumlah besar pula.

Terpisah, Ketua II DPRD Bantul Mahmud Ardi Widanto juga menyetujui pembukaan kembali ladang garam menyusul melonjaknya harga garam saat ini. Menurutnya, ada tiga wilayah yang potensial jadi ladang garam. Selain Pantai Samas di Kecamatan Sanden, Kecamatan Kretek dan Srandakan juga potensial karena berada di pesisir.

Keberadaan ladang garam dianggap Ardi memiliki banyak dampak positif. “Selain memenuhi kebutuhan garam juga menambah lapangan kerja. Jadi warga enggak cuma bertani atau menjadi nelayan tapi juga jadi perajin garam. Namun ia meminta pemerintah melakukan kajian yang matang mengenai zonasi atau wilayah yang dipastikan sebagai area produksi garam.

“Harapannya agar tidak berhimpitan atau bentrok dengan kawasan wisata di pesisir yang sekarang juga tengah berkembang,” kata Mahmud Ardi. DPRD lebih jauh dapat mendukung rencana pembangunan garam dengan persetujuan anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).