Solopos.com, SURABAYA — Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus melakukan perluasan uji coba full cycle atau penerapan secara menyeluruh program subsidi tepat untuk pembelian solar subsidi di wilayah Jawa Timur, Madura, dan Bali.
Penerapan full cycle program subsidi tepat ini akan dilakukan secara bertahap yaitu pada 26 Januari dan 30 Januari 2023. Setelah program ini diterapkan, masyarakat yang membeli BBM bersubsidi jenis solar harus menggunakan QR Code.
Promosi Selamat! Direktur Utama Pegadaian Raih Penghargaan Best 50 CEO 2024
Area Manager Communication Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Deden Mochammad Idhani, mengatakan sebelumnya Pertamina Patra Niaga Region Jatimbalinus telah melaksanakan perluasan uji coba penerapan subsidi tepat di delapan kota/kabupaten di Jatim pada periode Desember 2022.
Dia menyampaikan peningkatan konsumen yang melakukan registrasi pendaftaran program Subsidi Tepat ini meningkat sebesar 49,5% dibandingkan periode sebelumnya. Pelaksanaan uji coba full cycle subsidi tepat ini diklaim menunjukkan hasil yang positif dalam pelaksanaannya. Sehingga dilaksanakan perluasan wilayah uji coba untuk dapat lebih memantapkan program tersebut.
“Awal tahun 2023 ini, uji coba penerapan subsidi tepat untuk pembelian solar subsidi akan diperluas di beberapa lokasi meliputi wilayah Jawa Timur, Madura, dan Bali. Uji coba pembelian solar subsidi menggunakan QR Code di wilayah tersebut akan mulai diterapkan pada 26 Januari 2023,” jelas dia kepada wartawan di Surabaya, Rabu (18/1/2023).
Dia menyampaikan untuk perluasan uji coba penerapan pembelian solar subsidi menggunakan QR Code ini akan menyasar 19 kabupaten/kota di Jawa Timur dan lima kabupaten/kota di Bali pada 26 Januari 2023.
Perluasan uji coba subsidi tepat di Jawa Timur meliputi Kabupaten Banyuwangi, Bojonegoro, Jombang, Lamongan, Madiun, Malang, Pacitan, Ponorogo, Sidoarjo, Situbondo, Tuban, Gresik, Bangkalan, Pamekasan, Sampang, Sumenep, Kota Batu, Kota Malang, dan Kota Surabaya. Sedangkan untuk wilayah Bali yakni di Kabupaten Badung, Bangli, Gianyar, Tabanan, dan Kota Denpasar.
Tahap selanjutnya, kata dia, yaitu tanggal 30 Januari 2023, penerapan uji coba pembelian solar bersubsidi dengan menggunakan QR Code akan diperluas lagi ke sebelas wilayah kabupaten/kota di Jawa Timur, yaitu Kabupaten Blitar, Nganjuk, Pasuruan, Probolinggo, Magetan, Ngawi, Trenggalek, Tulungagung, Kota Blitar, Kota Pasuruan, dan Kota Probolinggo. Sedangkan untuk wilayah Bali yaitu di Kabupayen Buleleng, Jembrana, Karangasem, dan Klungkung.
Deden mengimbau kepada masyarakat untuk segera mendaftarkan kendaraannya melalui website subsiditepat.mypertamina.id. Hal ini karena dalam masa penerapan tersebut, seluruh SPBU yang ada di wilayah uji coba akan menerapkan transaksi pembelian solar subsidi dengan menggunakan QR Code.
Program subsidi tepat ini, lanjut dia, bertujuan untuk memisahkan konsumen pengguna yang berhak dan yang tidak berhak. Pada pelaksanaan implementasi program subsidi tepat ini, Pertamina akan melakukan pemeriksana dan pencocokan data, termasuk penentuan konsumen mana yang berhak sesuai Perpres 191/2014.
“Harapannya, program ini bisa membantu pihak yang berhak atas produk subsidi menjadi terlayani lebih baik sekaligus mengeluarkan pihak yang tidak berhak untuk mendapatkan BBM subsidi,” jelas Deden.
Dia menjelaskan untuk saat ini hanya kendaraan yang menggunakan solar saja yang masuk dalam program ini. Sedangkan untuk kendaraan yang menggunakan BBM non-solar tidak perlu khawatir.
“Program ini implementasinya ke kendaraan yang menggunakan BBM solar. Selain itu, belum perlu mendaftar di progra tersebut. Kami masih fokus di BBM jenis solar,” ujar dia.
Lebih lanjut, Deden menyampaikan Pertamina juga menyiagakan petugas di 1.300 booth pendaftaran yang bisa membantu masyarakat dalam melengkapi data dan dokumen di website. Satu QR Code berlaku untuk satu kendaraan.
Bagi masyarakat yang telah mendapatkan QR Code atau terdaftar di website Subsidi Tepat, bisa membeli solar subsisi dengan volume sesuai dengan SK BPH Migar No. 04/P3JBT/BPHMigas/KOM/2020 yakni 60 liter per hari untuk kendaraan roda empat pribadi, 80 liter per hari untuk kendaraan roda empat angkutan barang dan umum. Sedangkan untuk angkutan barang dan umum roda enam atau lebih dibatasi maksimal 200 liter per hari per kendaraan.
Sementara bagi masyarakat yang belum memiliki QR Code atau belum terdaftar akan tetap dilayani pembelian solar subsidi. Namun, dengan volume maksimal 20 liter per hari. Selain itu akan dilakukan pencatatan nomor polisi kendaraan di mesin EDC SPBU.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
