Solopos.com, WONOGIRI — Rencana pembangunan kantor terpadu di Desa Bulusulur, Kecamatan/Kabupaten Wonogiri, masih buram. Proyek yang direncanakan sejak 2019 itu diperkirakan menelan anggaran senilai ratusan miliar rupiah.
Pembangunan kantor terpadu di Wonogiri berpotensi tak dapat dimulai hingga berakhirnya masa jabatan Bupati Wonogiri, Joko Sutopo. Kendati seperti itu, Pemkab Wonogiri belum membatalkan rencana pembangunannya.
Promosi Beli Emas Bonus Mobil, Pegadaian Serahkan Reward Mobil Brio untuk Nasabah Loyal
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda Litbang) Wonogiri, Heru Utomo, mengaku setiap tahun masih menyiapkan rencana pembangunan tersebut. Hal itu dilakukan untuk berjaga-jaga jika sewaktu-waktu bupati menginstruksikan membangun beberapa petak terlebih dulu.
“Kami siapkan dalam bentuk angka dulu, realisasinya belum. Total anggaran yang dibutuhkan sampai jadi semuanya senilai kurang lebih Rp390 miliar,” ucap Heru saat ditemui wartawan di area Kantor DPRD Wonogiri, Kamis (2/6/2022).
Nilai proyek tersebut bakal menjadikan kantor terpadu berkonsep green office. Desain umum yang telah direncanakan, antara lain penggunaan panel surya, keberadaan embung atau danau di bagian tengah, dan seluruh kompleksnya dikelilingi pohon-pohon.
Baca Juga: Warga Desa Bulusulur Wonogiri Kecewa Kantor Terpadu Terancam Batal
Semua layanan milik organisasi perangkat daerah (OPD) bakal terintegrasi. Termasuk juga ruang bupati yang juga bakal ikut dipindah.
Informasi yang dihimpun Solopos.com, sedianya dalam kantor terpadu terdapat Mal Pelayanan Publik (MPP). Hal itu menjadi bagian dari one stop service.
Dalam perkembangannya, MPP dibangun di bekas Gedung Giri Cahaya di Lingkungan Sukorejo, Kelurahan Giritirto, Kecamatan Wonogiri.
“MPP bagian kecil dari keseluruhan desain kompleks kantor terpadu. Hanya 5%,” kata Heru.
Baca Juga: Kantor Terpadu Pemkab Wonogiri Belum Dibangun, Warga: Jadi atau Tidak?
Penggarapan proyek ratusan miliar dipastikan itu tak dapat berlangsung pada tahun 2022. Disinggung rencana pembangunan 2023, Heru juga belum dapat berkomentar banyak. Sebab di tahun itu, alokasi APBD akan terpecah menyusul persiapan pemilihan umum (Pemilu) serentak 2024.
Hal itu berdampak pada pengurangan masa jabatan bupati/wakil bupati Wonogiri yang harusnya selesai pada 2026. Joko Sutopo dan Setyo Sukarno kini hanya memiliki waktu kurang lebih dua tahun dari sekarang. Besar kemungkinan, pembangunan kantor terpadu baru dikerjakan bupati periode berikutnya.
“Untuk njagani apabila bupati menghendaki agar dibangun beberapa petak dulu, jadi kami sudah menyiapkan [merencanakan anggaran],” ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Desa (Kades) Bulusulur, Dwi Prasetyo, menyampaikan, warganya berharap kompleks kantor terpadu dapat dibangun di wilayah mereka. Keberadaan kantor itu diyakini dapat meningkatkan ekonomi mereka.
Baca Juga: Kantor Terpadu Pemkab Wonogiri Senilai Rp400 Miliar bakal Dibangun 2023
“Soalnya dari awal kami sangat mendukung pembangunan kantor terpadu, yang kami harapkan berpengaruh pada peningkatan ekonomi desa,” ucapnya saat dihubungi Solopos.com, Sabtu (28/5/2022).
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
