Perempuan di Pentas Politik

Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang berlangsung di Jakarta pada tanggal 21-23 Juni 2022 merupakan salah satu momentum yang ditunggu oleh pemerhati politik Tanah Air. Sebagai pemenang Pemilu 2019 dengan raihan 22,3% kursi di DPR, sesuai dengan aturan presidential threshold, PDIP merupakan satu-satunya partai politik yang berhak mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden tanpa perlu berkoalisi dengan partai lain.

Banyak pihak yang menanti statement Megawati selaku Ketua Umum PDIP terkait siapakah tokoh yang akan diusung pada pesta demokrasi tahun 2024. Tetapi ternyata rasa penasaran publik belum bisa terjelaskan, karena Rakernas tidak memutuskan rekomendasi secara eksplisit terkait hal tersebut. Pidato politik Megawati saat pembukaan Rakernas justru menimbulkan berbagai asumsi terkait arah kebijakannya. Namun demikian, secara tegas Megawati menyatakan seluruh kader PDIP harus senantiasa berkonsolidasi sehingga terus menjadi partai yang solid dan satu suara.

Promosi Semarang (Kaline) Banjir, Saat Alam Mulai Bosan Bersahabat

Megawati dengan keras juga memperingatkan kader yang melakukan manuver politik serta disinyalir “main dua kaki” dan tidak segan-segan untuk memecatnya dari PDIP.

Dalam rekomendasi Rakernas yang dibacakan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pada acara penutupan, disepakati dengan pernyataan Megawati penunjukan calon presiden dan calon wakil presiden dari PDIP merupakan hak prerogatifnya selaku ketua umum. Banyak pihak menduga, dipilihnya Ganjar sebagai pembaca rekomendasi merupakan cara PDIP untuk membuktikan kesolidannya, yang disinyalir kembali mengalami ketegangan dan konflik internal karena masuknya nama Ganjar dalam daftar bakal calon presiden yang direkomendasikan Partai Nasdem melalui Rakernas pada 15-17 Juni 2022.

Ketegangan sebagai dampak dari ketenaran Ganjar ini bukan yang pertama. Pada kegiatan pengarahan kepada kader PDIP Jawa Tengah 22 Mei 2021 yang tidak dihadiri oleh Ganjar, Puan menyatakan kriteria pemimpin ideal adalah mereka yang hadir secara nyata untuk berjuang bersama di lapangan beserta para pendukungnya, dan bukan sekadar muncul di media sosial. Dari beberapa nama yang beredar kuat di bursa calon presiden, Ganjar memang merupakan salah satu yang paling aktif di media sosial. Per 1 Juli 2022 akun Instagram @ganjarpranowo memiliki 5 juta pengikut dengan 5.779 postingan, 4 kali lipat melebihi akun @puanmaharaniri dengan 1,2 juta pengikut dengan 1.130 postingan.

Pada pertemuan tersebut Puan menyampaikan pemanfaatan media sosial dan media massa memang diperlukan sebagai sarana komunikasi, tetapi yang menjadi prioritas utama adalah keberadaan pemimpin di tengah para pengikutnya. Secara tidak langsung pernyataan tersebut juga menjelaskan alasan Puan Maharani tidak terlalu aktif di media sosial. Postingan di Instagram hampir seluruhnya merupakan agenda kenegaraan yang sedang dilakukan Puan, dan tidak pernah memunculkan aktivitas keseharian bersama keluarga. Puan tidak pernah terlibat aktif dalam dialog dua arah dengan para pengikutnya di media sosial. Karakter Puan sebagai perempuan yang tegas, kuat, dan apa adanya tampak dari setiap postingan yang straight to the point dan tidak banyak variasi.

Jabatan Puan selaku Ketua DPR ternyata tidak cukup untuk meningkatkan elektabilitasnya, yang berdasarkan hasil survei Litbang Kompas pada 26 Mei-4 Juni 2022, bahkan tidak memasukkan Puan pada daftar 10 besar capres dengan elektabilitas tertinggi. Sebaliknya ketenaran Ganjar di media sosial berbanding lurus dengan tingkat elektabilitasnya pada peringkat kedua sebesar 22 % berada di bawah Prabowo Subianto dengan 25,3%. Berbagai survei selalu menempatkan Ganjar dalam posisi tiga besar, bersaing dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Gubernur DKI Anies Baswedan. Meskipun tidak seaktif Ganjar di media sosial, tetapi akun @prabowo memiliki 5,1 juta pengikut sedangkan akun @aniesbaswedan memiliki 5,7 juta pengikut.

Privilise Puan sebagai cucu Bung Karno Sang Proklamator sekaligus Presiden pertama RI dan otoritasnya selaku ketua partai terbesar di negeri ini, sebenarnya membuka peluang untuk terus melaju menjadi RI 1 pada 2024. Saat Rakernas, Megawati dengan terang-terangan menyebut Puan sebagai putri kesayangan sekaligus memuji kinerjanya sebagai Ketua Sidang Inter-Parliamentary Union (IPU) Assembly & Related Meetings ke-144 di Bali. Hal tersebut seolah sinyalemen PDIP akan mengajukan nama Puan sebagai calon presiden, yang lebih diperkuat dengan peryataan Megawati bahwa seluruh kader PDIP harus menghormati kesetaraan perempuan, meskipun perempuan seringkali dianggap tidak mampu dan tidak layak menjadi pemimpin.

Dengan tingkat elektabilitas yang masih sangat rendah pada 20 bulan menjelang pilpres, PDIP harus berjuang keras jika ingin menempatkan Puan menjadi orang nomor satu di negeri ini. Salah satunya dengan cara menarik simpati sesama perempuan, yang berdasarkan hasil sensus penduduk oleh BPS pada 2020 sebesar 49,42% dari penduduk Indonesia. Jika semua pemilih perempuan Indonesia memilih presiden dari kaum Hawa juga, dapat dipastikan Puan akan menjadi pemenangnya.

Untuk itu Puan harus terus menunjukkan kepedulian dan perhatiannya terhadap kaum marjinal, yaitu sesama perempuan, anak, dan juga rakyat kecil dengan cara sering turun ke lapangan untuk menyapa dan mendengar keluhan kaum marjinal tersebut.

Keberpihakannya terhadap perlindungan perempuan dan anak-anak, sudah tampak dari komitmen kuatnya untuk mengawal pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diinisiasi sejak 10 tahun lalu. Sebagai perempuan, Puan tentunya dapat merasakan suasana kebatinan kaum perempuan Indonesia yang terancam dengan banyaknya kekerasan seksual. Untuk itu negara perlu mewujudnyatakan kehadirannya dalam bentuk undang-undang untuk melindungi, memulihkan, dan mencegah segala bentuk kekerasan seksual dengan cara berkomitmen memperjuangkan hak-hak para korban kekerasan, serta membawa para pelaku ke jalur hukum.

Dalam rapat paripurna 12 April 2022 yang juga dihadiri oleh sejumlah aktivis perempuan dari berbagai organisasi, Puan mengesahkan UU No. 12/2022. Para aktivis perempuan mengapresiasi kemampuan Puan memanfaatkan kedudukannya selaku ketua DPR yang berhasil membawa DPR membuktikan PEDULI terhadap perempuan. Puan memberikan hadiah bagi perempuan Indonesia menjelang peringatan Hari Kartini, yang merupakan pejuang emansipasi wanita.

Pengesahan UU yang telah sekian lama menggantung, menimbulkan rasa haru bagi banyak aktivis perempuan. Saat pengesahan yang kemudian menjadi trending topic di Twitter, Puan juga menitikkan air mata karena rasa syukurnya. Di satu sisi banyak pihak yang menganggap Puan sebagai pahlawan perempuan di masa kini, tetapi di sisi lain banyak juga pihak yang menganggap apa yang dilakukan Puan hanyalah sarana untuk menampilkan citra sebagai pemimpin yang peduli terhadap rakyat yang kemudian menjadi alat memuluskan jalannya menuju Istana.

Saat ini keberpihakan Puan terhadap perempuan kembali diuji dengan proses perumusan UU Kesejahteraan Ibu dan Anak yang salah satunya mengatur tentang pemberian cuti hamil minimal selama enam bulan, sehingga seorang ibu memiliki waktu lebih banyak untuk memperhatikan periode krusial tumbuh kembang anak. RUU ini merupakan wujud upaya bersama pemerintah dan masyarakat untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar kesejahteraaan ibu dan anak secara sistematis dan berkelanjutan.

Pengesahan UU ini kembali mendapat dukungan dari pegiat perlindungan perempuan dan anak, karena dengan periode cuti yang lebih panjang seorang ibu akan memiliki kesehatan fisik dan mental yang lebih baik sehingga berdampak kepada kesehatan fisik dan mental anak yang lebih baik pula.

Dukungan para aktivis perempuan dalam berbagai kebijakan Puan selaku Ketua DPR dapat menjadi sarana untuk membawa perempuan menjadi pemimpin tertinggi di republik ini.

Karakter Puan yang tegas membuatnya kesulitan menampilkan citra humoris, hangat, dan ramah di dunia maya maupun dunia nyata. Keengganannya untuk merespons komentar warganet di media sosial juga menyebabkan lemahnya engagement antara Puan dengan para pendukungnya. Dalam sisa waktu yang kurang dari dua tahun ini, Puan perlu belajar dari pengalaman tokoh-tokoh politik dunia, yang melibatkan konsultan public relations untuk membentuk citra dirinya menjadi lebih baik di mata masyarakat.

Sebagaimana Margaret Thatcher yang dengan arahan PR Gordon Reese pada akhir 1970 mengubah gaya bicara serta penampilan untuk lebih menarik pemilih, Puan Maharani juga wajib memiliki tim PR yang mumpuni jika ingin meningkatkan elektabilitasnya menjelang Pemilu 2024.

Akankah Puan berhasil menarik dukungan kaumnya dalam waktu yang tersisa? Mungkinkah perempuan kembali memimpin negeri ini? Semuanya akan terjawab pada Februari 2024.

*Opini ini ditulis oleh Marieti Debyora Gardiana, Pranata Humas, Mahasiswa Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi UNS. Tulisan telah terbit di Harian Solopos,  Sabtu (2/7/2022).