Solopos.com, SOLO--Wajah perempuan paruh baya itu tampak sedikit tegang di kursi tunggu sebuah kantor cabang Pegadaian di kawasan Banjarsari, Solo, belum lama ini.
Dia bangkit dari kursi tunggu menuju meja petugas pelayanan Pegadaian seusai nomor antreannya bergema di ruangan. Tak berselang lama, perempuan bernama Tuti itu pun meninggalkan loket pelayanan sambil membawa segepok lembar uang.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
“Uang ini untuk buat tambah modal usaha warung kelontong dan modal untuk coba-coba bikin usaha kue kering. Sejak pandemi, warung kelontong saya agak sepi, jadi meski cari tambahan pemasukan lain,” cerita Tuti.
Baca Juga: Era Serba Digital, Berbagi Berkah Ramadan Tak Lagi Kenal Jarak dan Waktu
Dampak pandemi Covid-19 yang tak kunjung usai menggerus usaha warung kelontongnya. Sepinya pembeli mengakibatkan omzet warungnya turun drastis sehingga modalnya pun tergerus untuk kebutuhan sehari-hari. Jalan terjal pun harus dia lalui dengan mencoba usaha baru membuat kue kering Lebaran. Untunglah dia masih punya simpanan sejumlah simpanan perhiasan yang bisa dia gunakan unuk modal usaha.
“Kalau pinjam modal di pegadaian dengan jaminan perhiasan itu mudah dan tidak ribet. Saya sudah sering menggandaikan barang di pegadaian untuk usaha. Syukurlah lancar,” ujar Tuti.
Tuti mungkin hanya salah satu potret pelaku usaha kecil menengah mikro (UMKM) yang merasakan dampak pandemi Covid-19. Bank Indonesia menyebutkan sebanyak 87,5 persen UMKM terdampak pandemi Covid-19. Dari jumlah ini, sekitar 93,2 persen di antaranya terdampak negatif di sisi penjualan. Menurut survei yang dilakukan bank sentral, pandemi memberi tekanan pada pendapatan, laba, dan arus kas hingga para pemilik usaha memilih untuk wait and see. Namun, rupanya tak semua responsen terdampak pandemi.
Baca Juga: Pertamina Targetkan 1.647 Pertashop di Jateng DIY
Seperti dilansir Bisnis.com, Bank Indonesia (BI) mengungkapkan ada 12,5 persen responden yang tidak terkena dampak ekonomi dari pandemi Covid-19, dan bahkan 27,6 persen di antaranya menunjukkan peningkatan penjualan.
Terkait pertumbuhan UMKM, survei BI menunjukkan pengembangan kredit UMKM pada 2020 berada di angka -1,8 persen. Sementara itu, secara pangsa kredit, angkanya sudah cukup tinggi dengan alokasi 19,7 persen.
Namun, dari sisi kualitas kredit, kualitas kredit masih di bawah threshold atau sebesar 3,95 persen. Adapun, jumlah rekening kredit sebanyak 16 juta yang didominasi oleh usaha mikro (72,5 persen), disusul oleh usaha kecil (13,2 persen) dan usaha menengah (14,4 persen).
Dari total 6 sektor UMKM, hanya usaha masyarakat di bidang pertanian yang masih tumbuh sebesar 16,7 persen pada Desember 2020. Sementara itu, industri pengolahan tumbuh sebesar 1,5 persen, konstruksi turun 17,9 persen, perdagangan turun 3,2 persen, real estate naik 13 persen, dan jasa kemasyarakatan meningkat 2 persen.
Baca Juga: Mudik Dilarang Tapi Masyarakat Tetap Diminta Belanja Lebaran
Menteri Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) Teten Masduki juga menilai pandemi Covid-19 memberikan dampak yang cukup besar bagi sektor UMKM, baik dari sisi supply dan demand. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama dari berbagai pihak untuk bersama-sama meningkatan sektor UMKM.
"Banyak UMKM yang terganggu dari aspek pembiayaan, distribusi dan produksi. Maka pemerintah melalui kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), terus berfokus pada pengembangan UMKM," ujar Teten seperti dilansir pegadaian.co.id.
Sementara itu, sebagai salah satu badan usaha milik negara (BUMN) , PT Pegadaian (Persero) terus aktif mendukung langkah strategis pemerintah dalam mengembangkan sektor UMKM dan sekaligus menciptakan ekosistem UMKM yang mampu menjadi tulang punggung dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Baca Juga: Tes GeNose Hadir di Bandara Adi Soemarmo, Segini Tarifnya
Peran aktif tersebut salah satunya dengan program Gadai Peduli yang telah berjalan sejak awal Mei 2020. Sampai dengan akhirJuli 2020, Pegadaian telah memberikan bebas bunga kepada 1,9 juta nasabah di seluruh Indonesia. Bagi nasabah yang memiliki pinjaman kurang dari Rp1 juta, Pegadaian menerapkan bunga 0%.
Menurut Direktur Utama Pegadaian, Kuswiyoto, Pegadaian memiliki beberapa produk, yang dapat membantu mengembangkan sektor UMKM di Indonesia di antaranya adalah produk gadai baik secara konvensional maupunsyariah, hingga pinjaman modal kerja untuk UMKM dan Ultra Mikro.
"Pada kondisi sekarang ini, banyak sekali UMKM terpaksa melakukan PHK atau pemotongan THP karyawannya dan tidak mampu melanjutkan usahanya dalam rentang waktu sementara/ permanen.Untuk membantu mengatasi permasalahan tersebut, Pegadaian memiliki beberapa produk lainnya yang ditujukkan untuk mendukung sektor UMKM. Oleh karena itu, kami akan terus berkomitmen untuk tetap menyalurkan kredit kepada UMKM," papar Kuswiyoto seperti dilansir dari pegadaian.co.id.
Baca Juga: Budayakan Cari Aman bersama Honda Sukses Digelar di SMK N 1 Bancak Semarang
Bukan Pertimbangan Bisnis Semata
Peran nyata PT Pegadaian (Persero) dalam pembangunan ekosistem dan penguatan bisnis UMKM makin dipertegas dengan pembentukan holding BUMN ultramikro. Tidak hanya dilakukan berlandaskan pertimbangan bisnis semata, pembentukan holding BUMN ultramikro dinilai telah sesuai dengan visi keuangan berkelanjutan. Holding ini telah mengantongi restu dari seluruh lembaga tekait yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Lembaga Sertifikasi Profesional (LPS), Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), dan Komite Privatisasi.
Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan, keuntungan dari sinergi BUMN untuk ultramikro akan dirasakan pelaku usaha, karena akan terbuka kesempatan untuk mendapat pembiayaan usaha berbunga rendah.
Penurunan suku bunga pinjaman terjadi karena sinergi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Pegadaian (Persero), dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) menurunkan beban dana (cost of fund) ketiga perusahaan itu.
Baca Juga: Nggak Cuma Semut Rangrang di Sragen, Ini Investasi Bodong yang Bikin Heboh
“Ekosistem ini ingin memastikan terdapatnya penurunan bunga pinjaman. Selama ini, hal ini menjadi konteks hambatan kenapa pelaku usaha ultramikro dan UMKM tidak mendapat pendanaan yang lebih baik. Model bisnis ekosistem ultramikro akan fokus pada pemberdayaan bisnis melalui PNM, dan pengembangan bisnis melalui Pegadaian dan BRI untuk membuat usaha mikro naik kelas sehingga bisa memasuki tahapan yang lebih tinggi,” ujar Erick seperti dilansir dari info.bumn.
Menurut Erick, model bisnis ekosistem ultra mikro akan fokus pada pemberdayaan bisnis melalui PNM, dan pengembangan bisnis melalui Pegadaian, dan BRI untuk membuat usaha mikro naik kelas sehingga bisa memasuki tahapan yang lebih tinggi.
Ia juga mengatakan, dalam pembentukan sinergi BUMN ultra mikro terbagi menjadi bagian dari tiga program prioritas pemerintah yakni Indonesia Sehat, Indonesia Bekerja, dan Indonesia Tumbuh.
Baca Juga: Mudik Dilarang, KA Jarak Jauh Tak Jalan pada 6-17 Mei 2021
Urgensi pembentukan holding ultra mikro, juga diungkapkan oleh Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo. Tiko menegaskan, selain bermanfaat bagi pelaku usaha, sinergi ketiga BUMN ini juga akan membawa keuntungan bagi para pekerja.
“Kami meyakinkan sekali lagi tidak ada pengaruh ke kepegawaian. Tidak ada pengurangan pegawai, tidak ada pengurangan benefit, semua berjalan apa adanya. Bahkan, kami meyakini dengan efisiensi kita bisa mem-pass on ini untuk kenaikan benefit bagi (pegawai) PNM dan Pegadaian,” jelas Tiko.
Pemerintah memastikan integrasi ekosistem BUMN ini menjadi salah satu program Indonesia Bekerja. Selain itu, sebagai upaya pengembangan dan pemberdayaan UMKM. Rencananya, integrasi ekosistem ini dapat terbentuk pada 2021.
Baca Juga: Hartono Mall Solo Gelar Gebyar Diskon Up to 80%, Ayo Serbu…
Dukungan Wakil Rakyat
Komisi XI DPR juga mendukung pembentukan holding BUMN Ultra Mikro (UMi) merupakan upaya yang tepat untuk mendongkrak kinerja pelaku usaha ultra mikro yang menjadi penopang ekonomi nasional.
Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar Mukhamad Misbakhun menyampaikan alasannya, yaitu sifat saling melengkapi di antara PT Pegadaian (Persero), PT Permodalan Nasional Madani (Persero), dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), selaku anggota holding.
"Holding akan menciptakan ekosistem yang lengkap bagi pelaku ultra mikro untuk dapat lebih memacu kinerjanya. Alasannya, setiap lembaga yang terlibat memiliki karakteristik berbeda yang bisa menjadi anak tangga bagi pelaku usaha ultra mikro terus mengembangkan usahanya," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (5/4/2021) seperti dilansir Bisnis.com.
Baca Juga: Webinar UMKM Virtual Expo: Mengungkap Cara Mengakses Permodalan Perbankan dari BSI
Pembentukan holding bisa menjadi ekosistem jaringan komunikasi UMKM dan mendorong keterkaitan supply-chain buat para pelaku usaha yang telah menjadi nasabah existing ketiga perusahaan.
Selain itu, BRI menjadi sumber likuiditas yang memungkinkan biaya layanan PNM dan Pegadaian lebih murah. Adapun, PNM berperan menjangkau pelaku UMi unbankable di pelosok negeri, yang nantinya setelah naik kelas bisa diambil BRI. Sementara itu, Pegadaian memainkan peran dari variasi produk yang fleksibel dan unggul dari sisi digitalisasi, terutama terkait layanan gadai.
Diharapkan, holding akan mempercepat pemulihan kondisi ekonomi pelaku usaha ultra mikro, yang secara langsung akan berdampak pada perbaikan perekonomian nasional yang selama ini pertumbuhannya dimotori oleh pelaku UMKM dan ultra mikro. Jika semua ini terwujud, para pelaku UMKM dan ultra mikro semoga bisa segera bangkit lagi dari keterpurukan akibat pandemi dan bisa kembali berlari menyongsong kesejahteraan di negeri ini
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
