PENYERAPAN APBD : Legislator: Selama Benar, SKPD Jangan Takut Kerjakan Proyek

Penyerapan APBD masih rendah di sejumlah daerah termasuk di Kota Semarang.

Kanalsemarang.com, SEMARANG– Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI, Juliari P Batubara, mengingatkan jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) jangan takut selama bekerja benar dan sesuai aturan.

Promosi Jaga Keandalan Transaksi Nasabah, BRI Raih ISO 2230:2019 BCMS

“Kalau mereka tidak main-main, ya, tidak usah takut,” katanya di Semarang, Minggu (20/9/2015), menanggapi minimnya penyerapan APBD Kota Semarang 2015 yang sampai Agustus baru 42 persen dari target 66 persen.

Salah satu penyebab minimnya penyerapan anggaran adalah adanya kekhawatiran jajaran SKPD melakukan proyek kegiatan atau ditunjuk menjadi pejabat pembuat komitmen (PPK) bakal terjerat kasus hukum.

Hal tersebut diungkapkan anggota Komisi VI DPR yang membidangi industri, perdagangan dan koperasi itu saat kegiatan reses atau serap kegiatan masyarakat di Kelurahan Srondol Wetan, Semarang.

Berdasarkan catatan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang, penyerapan anggaran sampai Agustus 2015 baru Rp1.532.554.102.608 atau 42,28 persen dari pagu anggaran Rp3.624.178.827.000.

Dari sebanyak 52 SKPD di lingkup Pemerintah Kota Semarang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral (PSDA-ESDM) Kota Semarang yang serapan anggarannya paling rendah.

“Penyerapan anggaran itu kan bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Kalau terlalu lambat, orang jadi ‘nganggur’, kontraktornya ‘nganggur’, pekerjanya ‘nganggur’, uangnya juga ‘nganggur’,” katanya.

Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah I itu menyayangkan jika minimnya penyerapan APBD karena adanya kekhawatiran SKPD dalam melaksanakan kegiatan akan tersangkut kasus hukum.

“Kalau mereka [SKPD] khawatir, ya, berhenti saja. Takut ngapa-ngapain, ya, berhenti saja. Kalau mereka memang tidak mau main-main, tidak usah khawatir ]terjerat kasus hukum],” katanya.

Juliari menegaskan, akan terus mendorong Pemkot Semarang untuk melakukan penyerapan anggaran secara maksimal agar jangan sampai ada program yang berhenti sehingga pembangunan berjalan dengan lambat.

“Orang yang ditangkap itu kan orang yang ‘main’, mana ada orang yang ga ‘bermain’ kemudian ditangkap. Makanya, mereka [SKPD] tidak usah takut kalau mereka memang tidak ‘main-main’,” katanya.

Pada kesempatan itu, Juliari juga menyampaikan adanya berbagai bantuan usaha dari pemerintah yang bisa diakses kalangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk membantu mengembangkan usahanya.

“Namun, wirausaha itu harus mulai dari diri sendiri dulu. Tidak boleh manja. Kalau ada yang kurang-kurang, ada program dari Kementerian Koperasi dan UMKM. Ya, mereka kan bisa ikut,” katanya.