SOLOPOS.COM - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (JIBI/Solopos/Antara/Prasetyo Utomo)

Solopos.com, JAKARTA — Indonesia mengisyaratkan akan melanjutkan kerja sama bilateral, termasuk di bidang militer dan keamanan, yang sempat dihentikan pascaterungkapnya skandal penyadapan yang dilakukan pemerintah Australia terhadap sejumlah tokoh Indonesia, termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Isyarat pemulihan kerja sama itu terungkap setelah Presiden SBY dan kabinetnya membahas surat balasan dari PM Australia Tony Abbot terkait isu penyadapan tersebut. Hal itu dikemukakan Kepala Negara di hadapan para jurnalis nasional dan asing di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (26/11/2013).

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

“Setelah kedua negara, utamanya Indonesia, memiliki kepercayaan dan kemudian protokol dan kode etik benar dijalankan, maka saya berpandangan bilateral yang nyata-nyata membawa manfaat bersama dapat dilanjutkan,” katanya. Namun demikian, Presiden SBY menegaskan hal itu dapat terjadi setelah Indonesia memiliki kembali kepercayaannya kepada Australia pascainsiden penyadapan.

Hal itu merupakan salah satu dari enam respons yang disampaikan oleh Kepala Negara atas surat balasan dari Perdana Menteri Australia Tony Abbot terhadap suratnya yang berisi permintaan penjelasan atas isu penyadapan. “Enam langkah yang sungguh-sungguh disertai niat baik atau goodwill untuk bertetangga dengan baik dan kemitraan strategis yang saling menguntungkan,” katanya.

Sebagai langkah awal, ujar SBY, pemerintah akan menugasi Menteri Luar Negeri Marty M. Natalegawa atau utusan khusus untuk membicarakan secara mendalam dan serius isu-isu sensitif berkaitan dengan hubungan Indonesia-Australia pascainsiden penyadapan. “Bagi saya, ini merupakan prasyarat termasuk stepping stone untuk pembicaraan rumusan protokol kerja sama bilateral yang saya usulkan dan sudah disetujui oleh PM Australia,” katanya.

Kedua, lanjut SBY, setelah terjadi mutual understanding dan mutual agreement di antara kedua negara, SBY berharap ada tindaklanjut pembahasan protokol kode etik secara lengkap dan mendalam. SBY selanjutnya berjanji memeriksa sendiri protokol itu, apakah sudah sesuai atau belum dengan keinginan Indonesia pasca penyadapan yang lalu.

“Setelah kode etik itu disahkan, saya ingin pengesahannya dilakukan di hadapan kedua kepala pemerintahan, saya sebagai Presiden RI dan PM Abbot sebagai PM Australia,” katanya.

Selanjutnya, lanjut SBY, merupakan tugas kedua negara untuk membuktikan protokol kode etik tersebut berjalan. “Oleh karena itu, dilakukan observasi dan evaluasi. Saya kira wajar dan diperlukan,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya