Solopos.com, BANDUNG — Kementerian Pertahanan (Kemenhan) mengungkapkan pemerintah Indonesia sudah mengambil langkah yang cepat dan tegas untuk menghadapi isu besar penyadapan yang dilakukan Australia terhadap Indonesia. Penyadapan yang terjadi ini dinilai membuat aktivitas peretasan Internet semakin meningkat, di mana sektor-sektor strategis menjadi sasaran serangan baik dalam maupun luar negeri.
Menteri Pertahanan Pramono Yusgiantoro mengungkapkan sesuai dengan keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sejauh ini pemerintah telah mengeluarkan tiga kebijakan penting menindaklanjuti kasus penyadapan tersebut. “Kebijakan pertama adalah pemberhentian kerja sama tukar menukar data informasi dan data intelijen antara Indonesia dan Australia. Kedua, menghentikan latihan militer bersama,” katanya saat acara National Internet Security Day (NISD), Kamis (21/11/2013).
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Tidak hanya itu, pemerintah Indonesia juga kembali menegaskan untuk menghentikan kebijakan kerja sama antara Indonesia dengan Australia mengenai penangkalan boat people atau penyeludupan manusia yang mencari suaka ke Negeri Kanguru. Sebelumnya diketahui ketika Perdana Menteri Tony Abbot mengunjungi Jakarta pada 30 September 2013, dirinya dikabarkan akan memberikan bantuan keuangan sekitar 420 juta dolar Australia untuk mengatasi penyeludupan manusia dari Indonesia.
Rencananya pemerintah Australia akan menggunakan uang itu untuk membeli kapal-kapal nelayan, memberi insentif uang kepada masyarakat dan kepala desa di Indonesia yang memberikan informasi tentang manusia perahu. “Langkah ini sudah cukup menunjukkan bahwa Indonesia cukup tegas menghadapi permasalahan tersebut. Selebihnya Indonesia tinggal menunggu tanggapan dari pemerintah Australia.”
Jabar dinilai menjadi salah satu pintu masuk yang terbuka untuk keluar masuknya manusia perahu dari dan menuju Australia. Oleh karena itu, Kemenhan akan terus menugaskan angkatan laut dan angkatan udara Indonesia untuk terus melakukan patroli ke berbagai daerah kawasan Indonesia dengan tujuan menjaga kedaulatan negara.
Menurutnya, tidak akan ada lagi koordinasi sesuai kotak-kotak wilayah yang ditentukan atau disepakati, karena penjagaan dikhususkan untuk kawasan Indonesia. Pramono mengungkapkan dalam menghindari kejadian yang sama Indonesia butuh belajar pada negara-negara lainnya seperti Amerika, China, Uni Eropa, Singapura, Malaysia, Israel, dan Nato yang melakukan pembangunan dan pemanfaatan lembaga cyber defense negara masing-masing.
Di Indonesia sendiri, cyber defence atau keamanan jaringan Internet coba dilakukan melalui Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure (ID-SIRTII) di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika. Tim tersebut bertugas melakukan pengawasan keamanan jaringan telekomunikasi berbasis protokol Internet Indonesia. Berbagai regulasi harus dikembangkan kembali secara khusus, begitu pula dengan kesiapan Infrastruktur Internet baik software maupun hardware.
”Yang tidak kalah penting adalah kapasitas sumber daya manusia (SDM) lembaga terkait juga harus diperhatikan mengingat mereka lah yang akan bersentuhan langsung dengan proses-proses tersebut,” ujarnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
