PENYADAPAN AUSTRALIA : Eksekutif & Legislatif Bahas Penyadapan, 6 Kesepakatan Dihasilkan

Solopos.com, JAKARTA — Komisi I DPR menggelar rapat kerja gabungan dengan Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Komunikasi dan Informatika, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kepala Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), dan Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN) untuk membahas isu penyadapan Australia.

Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq menyatakan terdapat 6 kesimpulan sebagai kesepakatan bersama hasil rapat gabungan eksekutif dan legislatif. “Saya mewakili Komisi I ingin menyampaikan kesimpulan sebagai respons yang lebih susbstantif dan konstruktif baik menyangkut aspek internalitas maupun eksternalitasnya,” kata Mafhudz dalam konferensi pers yang di Ruang Rapat Komisi I, Jakarta, Kamis (28/11/2013).

Promosi Simak! 5 Tips Cerdas Sambut Mudik dan Lebaran Tahun Ini

Kesimpulan pertama di antara 6 kesimpulan rapat gabungan tersebut adalah Komisi I memberikan apresiasi yang tinggi kepada pemerintah yaitu Menlu dan Presiden atas respons tegas dan keras terhadap skandal penyadapan yang dilakukan pemerintah Australia. Kedua, Komisi I mendesak pemerintah Indonesia agar konsisten menjalankan 6 langkah dalam menyikapi persoalan ketegangan hubungan Indonesia dan Australia, tetapi harus tetap memperhatikan posisi tawar yang kuat dan capaian-capaian yang diraih Indonesia

“Komisi I meyakini dalam konteks hubungan bilateral, Australia memiliki kepentingan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan Indonesia,” ucapnya.

Ketiga, dari aspek ekstrenalitas, Komisi I mendesak pemerintah melakukan percepatan persandian di setiap kantor-kantor pemerintahan, baik di dalam maupun luar negeri. “Tadi usulan ini sudah disampaikan Komisi I kepada Lemsaneg dan sudah disanggupi oleh pihak Lemsaneg.”

Keempat, Komisi I menegaskan perlunya dilakukan penataan kembali terkait infrastruktur teknologi informasi dan infrastruktur teknologi komunikasi yang benar-benar dapat menjamin kebutuhan keamanan dan kepentingan Indonesia. Menurutnya, adanya campur tangan perusahaan asing pada operator-operator telekomunikasi di Indonesia membuka celah dan peluang terhadap aksi penyadapan.

Kelima, Komisi I dan pemerintah bersepakat mengembangkan pertahanan dunia maya atau cyber defense melalui satelit khusus. Pemerintah diharapkan dapat memberikan dukungan terhadap pengadaan satelit khusus tersebut. Keenam, Komisi I akan segera mengambil langkah-langkah lanjutan bahwa pada 2014 program pengadaan satelit ini sudah berjalan. Sehingga, data-data informasi dan komunikasi dapat lebih terjamin keamanannya.

Menteri Pertahanan (Menhan), Purnomo Yusgiantoro menyatakan sejumlah kerja sama antara kedua negara yang telah dihentikan, antara lain, pertama, terkait tukar menukar data informasi intelijen. Kedua, menghentikan tiga latihan gabungan dalam counter terrorism. Ketiga, menghentikan kerja sama dalam pengawasan terhadap pencari suaka yang melintasi wilayah Indonesia. “Saya kira kerja sama yang sudah kita hentikan kemarin akan tetap dihentikan sampai adanya arahan dari Presiden.”

Sementara itu, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Marciano Norman mengaku sudah ada pembicaraan antara badan intelijen Indonesia dan Australia terkait isu penyadapan. “Intelijen Australia telah berjanji untuk tidak melakukan aksi penyadapan lagi. Kami juga akan mengajak pihak terkait untuk duduk bersama dan menyepakati protokol atau code of conduct untuk menghindari terulangnya aksi penyadapan di masa depan,” ungkapnya.

Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa mengatakan akan menyikapi perkembangan skandal penyadapan ini secara bertahap. Menurutnya, 6 langkah yang disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merupakan rute map yang akan dilakukan secara bertahap. Tahapan pertama sudah dilakukan yaitu komunikasi dengan pemerintah Australia.

Selanjutnya, Setelah pemerintah merasa cukup yakin masa-masa pending telah terselesaikan, barulah akan masuk kepada code of conduct sebagai bentuk kesepakatan dalam mengatur masalah penyadapan. “Sesuai dengan arahan Presiden, sebelum tercapai code of conduct antara kedua belah pihak, maka kerja sama pada 3 sektor akan tetap dihentikan. Sekarang jelas ada di pundak Australia untuk memulihkan kepercayaan pemerintah dan masyarakat Indonesia sebagai akibat dari aksi penyadapan yang mereka lakukan.”