PENUTUPAN DOLLY : Komisi D DPRD Surabaya Nilai Tegesa-Gesa

Solopos.com, SURABAYA – Rencana penutupan lokalisasi Dolly yang dijadwalkan 19 Juni 2014 dinilai kalangan legislatif setempat terkesan tergesa-gesa dan memaksakan kehendak. Pemerintah Kota Surabaya dianggap belum memenuhi kesejahteraan warga sekitarnya.

Tudingan atas sikap eksekutif Pemkot Surabaya yang dipandegani Wali Kota Tri Rismaharini itu dilontarkan Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya Baktiono. Menurut dia, sebelum menutup Dolly seharusnya pemerintah menyiapkan terlebih dahulu kebutuhan masyarakat yang selama ini menggantungkan hidupnya dari area prostitusi tersebut.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

“Janjinya itu harus diwujudkan dahulu seperti menjadikan daerah itu sebagai zona perdagangan. Memang butuh waktu lama mengubah kawasan, tapi ini tampaknya tergesa-gesa, janganlah mengejar popularitas, penghargaan, dan mengejar target,” katanya di Gedung DPRD Kota Surabaya, Senin (12/5/2014).

Selama ini, katanya, warga sekitar area prostitusi memiliki usaha cuci pakaian, salon, warung makan dan ojek dengan pelanggan para PSK, mucikari dan pengunjung Dolly. Jika kawasan itu sepi, usaha para warga pun terancam sepi pelanggan. “Kalau prostitusi ini tidak ada kan mereka harus tetap hidup,” katanya.

Dia mencontohkan lokasi prostitusi yang sebelumnya sudah ditutup oleh Pemkot Surabaya seperti Tambak Asri kini mulai beraksi. Meski sudah resmi ditutup, tetapi di kawasan itu muncul rumah-rumah musik atau kafe dan kos-kosan. “Ini bisa jadi modus baru alias prostitusi yang sembunyi-sembunyi,” ujarnya.

Baktiono menambahkan seluruh dunia tidak ada yang bebas dari tempat prostitusi, tetapi kalau tidak terlokalisasi maka akan sulit terkontrol, salah satunya dalam hal pengawasan kesehatan terutama penyebaran virus HIV/AIDS.

“Saya berpendapat seperti ini bukan berarti pro prostitusi, saya sepakat untuk ditutup tetapi wujudkan dahulu janji pemerintah kepada warganya,” imbuhnya.