Penukaran uang Madiun diwarnai kekagetan para pemilik perusahaan money changer terhadap sikap atau kebijakan Jokowi.
Madiunpos.com, MADIUN – Pemilik perusahaan penukaran valuta asing (valas) atau money changer di Kota Madiun, Jawa Timur (Jatim) kaget bercampur waswas dengan kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Direktur PT Thoriq Jaya, Nevi Iswahyuni, mengatakan pemerintahan Presiden Jokowi memperketat pengawasan terhadap pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) maupun tenaga kerja perempuan (TKW) ke luar negeri. Kondisi tersebut, menurut dia, tidak begitu terasa pada masa pemerintahan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) atau bahkan mantan presiden Soeharto.
“Kami kaget dengan pemerintah menjadi begitu ketat mengawasi kesiapan calon TKI maupun TKW. Pemerintah Pak Jokowi tegas tidak meloloskan calon TKI maupun TKW pergi ke luar negeri apabila tidak memenuhi syarat,” kata Direktur perusahaan penukaran valas di Jl. Kapuas No. 71, Kecamatan Taman, Kota Madiun kepada Madiunpos.com di kantornya, Jumat (11/12/2015).
Nevi Iswahyuni menyampaikan kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi dengan memperketat pengawasan membuat banyak perusahaan pengiriman TKI maupun TKW tidak bisa lagi main-main. Menurut dia, perusahaan pengiriman TKI maupun TKW harus benar-benar menyediakan atau membentuk tenaga kerja yang sesuai dengan standar.
“Dulu sejak zamanya Pak Suharto sampai Pak SBY calon TKI maupun TKW yang hanya setengah-setengah bisa berbahasa asing masih bisa keluar [negeri]. Bukan hanya itu, calon TKI maupun TKW yang belum cukup umur bahkan bisa diotak-atik dengan ditambahai. Namun, semua hal itu sulit dilakukan setelah ada Pak Jokowi,” ujar Nevi.
Berdampak
Nevi menyampaikan pengawasan yang ketat membuat perusahaan tidak bisa sembarangan mengirimkan TKI maupun TKW ke luar negeri. Hal tersebut, lanjut dia, membuat perusahaan tidak bisa mengirimkan TKI maupun TKW sebanyak dahulu, sebelum pemerintan memperketat pengawasan. Semakin sedikitnya TKI maupun TWI, menurut Nevi, mempengaruhi omzet tempat penukaran valas.
“Kami ikut merasakan dampak kebijakan pemerintah yang memperketat pengiriman TKI maupun TKW. Intensitas penukaran mata uang asing pada tahun ini jauh berbeda dari dua tahun lalu atau bahkan tahun lalu. Omzet Januari-November 2015 hanya sekitar seperempat dari omzet pada Januari-November 2013. Selain jumlah tenaga kerja yang kian sedikit, omzet kami turun karena sebanyak banyak bermunculan tempat penukaran valas baru,” jelas Nevi.
KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Madiun Raya
KLIK di sini untuk mengintip Kabar Sragen Terlengkap
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
