Penghapusan premium tak bisa dilakukan dalam waktu singkat karena Indonesia rentan dipermainkan pengusaha di Singapura.
Solopos.com, JAKARTA — Pemerintah diminta tidak terburu-buru menghapus bahan bakar minyak (BBM) jenis RON 88 atau premium karena banyak kilang Pertamina yang masih memproduksinya. Jika terburu-buru, Indonesia bisa kembali dimainkan mafia migas.
Promosi BRI Borong 12 Penghargaan 13th Infobank-Isentia Digital Brand Recognition 2024
“Kalau tujuannya untuk hilangkan mafia kita dukung. Memang mestinya ke depan BBM kita ke arah yang lebih bagus, berkualitas dan ramah lingkungan. Tapi, penghapusan premium tidak boleh dipaksakan dalam waktu singkat,” kata anggota Komisi VII DPR dari Partai Nasdem, Kurtubi, di Jakarta, Rabu (24/12/2014), seperti dikutip dari Antara.
Selain itu, pakar perminyakan tersebut menyatakan mengingatkan konsumsi premium tidak bisa dialihkan ke pertamax dalam waktu singkat. “Tidak bisa ujug-ujug diubah ke pertamax. Butuh waktu agar kita tidak terjebak lagi dalam mafia pertamax.”
Menurut Kurtubi, kalau dipaksakan hanya dalam waktu beberapa bulan, pemerintah harus impor pertamax dalam jumlah besar. Kondisi itu bisa dimainkan pengusaha di Singapura sehingga Pertamina harus bisa mengubah produksi premium ke pertamax. “Di samping itu, kita dorong pemerintah membangun kilang minyak agar bisa swasembada BBM,” katanya.
Diberitakan Solopos.com sebelumnya, Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi telah memberikan rekomendasi terkait formula harga BBM bersubsidi tanpa skema ron 88 alias premium seperti saat ini. Premium akan digantikan Ron 92 atau dikenal dengan sebutan pertamax oleh Pertamina.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
