SOLOPOS.COM - Plt Bupati Sragen Dedy Endriyatno (tiga dari kiri) mengikuti pelaksanaan FGD kartu tani di Aula Sukowati Setda Sragen, Selasa (10/11/2020). (Solopos/Tri Rahayu)

Solopos.com, SRAGEN — Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Sragen Dedy Endriyatno merasa berang dengan permasalahan kartu tani yang tak kunjung selesai sejak diluncurkan di Sragen 2016 lalu. Penggunakan kartu tani baru 8% dari total kartu tani sebanyak 108.159 keping.

Padahal, pemerintah mewajibkan penggunaan kartu tani untuk penebusan pupuk bersubsidi mulai 1 Januari 2021 untuk seluruh Indonesia.

Promosi Mitsubishi XForce: Stylish untuk Wanita, Praktis buat Ibu Muda

Dedy meminta penyuluh pertanian lapangan (PPL) dan BRI Sragen harus bertanggung jawab untuk mencari solusi atas masalah kartu tani itu.

Kemarahan Dedy yang juga merupakan wakil bupati (wabup) Sragen itu disampaikan setelah mendengarkan berbagai keluhan dari para koordinator PPL, pengelola kios pupuk lengkap (KPL), dan distributor dalam focus group discussion (FGD) yang diadakan di Aula Sukowati Sekretariat Daerah (Setda) Sragen, Selasa (10/11/2020).

"Kartu ini ini sudah lebih dari tiga tahun diluncurkan di Sragen tetapi belum ada solusi terkait masalah kartu tani. Mau berapa lama lagi mencari solusi kartu tani ini. Saat ini bukan lagi masa peralihan atau transisi dari manual ke digital. Saya minta PPL, BRI, distributor dan KPL tidak bermain-main dengan kartu tani, semua haru bekerja," ujar Dedy dalam forum itu.

Angkut Mesin Pabrik 20 Ton, Truk Longbed Nyangkut di Rel KA Wonosari Klaten

Dia mengatakan sistem itu seharusnya memudahkan dan mengintegrasikan bukan membuat ruwet petani yang sudah tua-tua semua. Dia mengungkapkan pin lupa itu mestinya ada back up dari PPL.

PPL Harus Kerja Keras

Oleh karenanya, Dedy meminta PPL bekerja keras sampai akhir tahun 2020 untuk menyelesaikan masalah kartu tani dan distribusinya di Sragen.

"Kalau pupuk tidak tersalurkan berarti sistemnya yang kacau. Kalau sistemnya kurang baik berarti orangnya. Saya minta Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan membuat daftar inventarisasi masalah dan mencari solusikan. Pekan depan harus ada laporan progress kartu tani ke meja saya," ujarnya.

Dedy mengatakan penggunakan kartu tani yang baru 8% dari 108.159 keping ini angka yang sangat sedikit karena permasalahan kartu tani di lapangan yang begitu banyak. Dia meminta PPL mencari solusi atas masalah itu dan BRI sebagai penyedia sistem juga harus bertanggung jawab.

"Tidak boleh berkilah lagi soal masa peralihan atau transisi. Tahun ini harus susah selesai masalah kartu tani," ujarnya.

Jokowi Kirimkan Paket Sembako untuk Warga KRB Merapi di Klaten

Keluhan tentang adanya kartu tani hilang, kartu tani kosong kuotanya, kartu tani mati, dan seterusnya muncul dari para koordinator PPL. Seperti Koordinator PPL Tanon Sragen, Agus Sutarno, yang sudah berusaha bersama BRI untuk sosialisasi kepada petani. Dalam sosialisasi juga mengundang distributor.

"Tetapi di lapangan ada kartu tani yang hilang, kosong kuota, dan matu kartunya," ujarnya.

Koordinator PPL dari Gondang Sragen, Suharto, juga sudah sosialisasi siang malam ke kelompok petani tetapi para petani tenang-tenang saja. Ketika mereka butuh pupuk bersubsidi, ujar dia, baru mereka mengeluh tidak bisa menebus pupuk karena kuota tidak muncul, ada kartu tani kedaluwarsa, hingga terblokir.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya