SOLOPOS.COM - Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri. (kabar24.bisnis.com)

Solopos.com, JAKARTA — Pengamat menilai suhu politik di internal PDIP yang rawan memicu perpecahan partai merupakan dampak dari demokrasi terpimpin ala Megawati Soekarnoputri.

Suhu  memanas itu bermula setelah muncul istilah celeng teruntuk kader PDIP yang mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024.

Promosi Mitsubishi XForce: Stylish untuk Wanita, Praktis buat Ibu Muda

Istilah itu muncul dari Ketua DPD PDIP Jateng, Bambang Wuryanto yang langsung disambut kader yang ditunjuk.

Para kader PDIP itu membuat logo celeng bertaring panjang dan menamainya sebagai Barisan Celeng Berjuang.

Perlawanan

Direktur Eksekutif Indostrategic, Khoirul Umam, menilai kemunculan Barisan Celeng Berjuang sebagai perlawanan terhadap gaya demokrasi terpimpin yang dilakukan PDIP.

Umam menilai PDIP perlu menyerap masukan yang disampaikan kader.

Baca Juga: Barisan Celeng Berjuang Bisa Bawa Ganjar Maju Pilpres? Ini Kata Pakar

“Sebagai partai yang menggunakan istilah demokrasi di namanya, PDIP seharusnya bersikap lebih demokratis. Jika memang benar berasal dari kader, logo Celeng Berjuang itu merupakan merupakan simbol perlawanan terhadap model kepemimpinan ala demokrasi terpimpin yang sebenarnya tidak ada dalam varian teori demokrasi manapun,” kata Umam kepada wartawan, Selasa (12/10/2021) malam.

Demokrasi terpimpin yang dimaksud Umam ialah tak dibukanya masukan dari kader.

Baca Juga: Ketua DPC PDIP Kebumen Sebut Deklarasi Ganjar Capres Terkesan Memaksa 

Kader PDIP dipaksa untuk mengikuti keputusan elite, kata Umam, justru akan menimbulkan perpecahan.

“Tidak dibukanya ruang kebebasan berpendapat, di mana kader dipaksa tunduk pada keputusan elite, berpotensi menciptakan friksi yang tidak produktif,” ujarnya.

Watak Demokrasi

Menurut Umam, PDIP perlu mengembalikan watak demokrasi di dalam partai.

Sehingga perbedaan sikap kader dapat ditampung untuk ditimbang dalam mengambil keputusan.

“Karena itu, organisasi partai perlu mengembalikan watak demokratisnya untuk mengkanalisasi perbedaan pandangan dan sikap politik dalam sistem pengambilan keputusan di dalamnya,” ucapnya.

Lantas, apakah perlu PDIP memberikan sanksi terhadap kader yang menyuarakan Celeng Berjuang?

Umam melihat ada dua sisi yang bisa dilakukan PDIP.

“Tergantung. Kalau mau mempertahankan model demokrasi terpimpin ya sanksi akan digunakan sebagai instrumen penegakan disiplin. Tapi mau demokratis, sanksi tidak perlu digunakan,” imbuhnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya