Pengadaan Alat Deteksi Bencana, BNPB Dapat Kucuran Rp7 Triliun

Semarangpos.com, SEMARANG — Badan Nasional Penanggulan Bencana (BNPB) akan mendapat suntikan dana Rp7 triliun dari pemerintah pusat. Dana itu akan digunakan untuk penggadaan alat deteksi bencana.

“Anggaran alat deteksi bencana ini sudah dianggarkan Kementerian Keuangan [Kemenkeu] selama tiga tahun. Nilainya Rp7 triliun,” ujar Kepala BNPB, Mayjen TNI Doni Monardo, saat Rapat Koordinasi Kebencanaan di Gedung Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Kota Semarang, Rabu (13/2/2019).

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Doni menambahkan anggaran ini nantinya akan dibagi ke sejumlah lembaga yang selama ini berurusan dengan bidang kebencanaan, seperti Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Informasi Geospasial (BIG), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), maupun Badan Geologi.

Doni mengatakan pengadaan alat deteksi bencana itu sangat penting mengingat potensi bencana yang sangat besar di Indonesia. Di mana dalam 10 tahun terakhir, akibat bencana sudah ada 11.579 jiwa yang menjadi korban. Jumlah itu pun, menurut Doni, lebih dahsyat dibanding korban peperangan saat Indonesia berkonfrontasi dengan Timor Timor, sekarang Timor Leste.

Mantan Danjen Kopassus ini menyebut selama ini masalah utama alat deteksi kebencanaa adalah faktor perawatan. Selain rusak, alat deteksi kebencanaan ini juga kerap hilang akibat ulah atau tangan jahil manusia.

“Oleh sebab itu, kemarin setelah dilantik saya melapor ke Pak Presiden. Saya mengatakan kalau banyak alat peringatan dini kita sudah tidak berfungsi. Saya usul alat ini untuk dijadikan objek vital [obvit] dan dijaga aparat. Pak Presiden setuju dan telah memerintahkan Panglima untuk mengamankan alat tersebut,” beber Doni.

Pelatihan bencana
Sementara itu, Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, yang juga hadir dalam Rakor Kebencanaan itu mengapresiasi langkah BNPB dalam menggelar koordinasi dengan BPBD di daerah.

Dalam sambutannya, Ganjar mengatakan salah satu penyebab bencana di antaranya karena pembangunan yang mengabaikan tata ruang. Tata ruang seringkali dilawan dengan tata uang, sehingga potensi bencana kerap diabaikan.

“Jateng itu jadi supermarketnya bencana. Punya gunung berapi, punya banyak sungai, dan laut. Ketika membangun rumah, lihat kondisi alam, konsultasi dengan pakar. Semua mesti peduli, mitigasi, dan paham mereka tinggal di daerah mana,” paparnya.

Bencana banjir yang kerap kali terjadi di berbagai daerah di Jateng pun diharapkan diikuti dengan pelatihan kepada warga, agar warga selalu siap menghadapinya. Serta dengan memasukkan mitigasi bencana ke kurikulum sekolah.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya