PENERIMAAN PAJAK : Kanwil Pajak Jateng Genjot Pajak Lembaga Pendidikan

Penerimaan pajak ditingkatkan dengan menghimpun pajak lembaga pendidikan dan wajib pajak orang pribadi nonkaryawan.

Solopos.com, SOLO – Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jateng II menyasar lembaga pendidikan dan wajib pajak (WP) orang pribadi (OP) nonkaryawan dalam menghimpun pajak. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi target pajak tahun ini yang naik sekitar 48%.

Promosi BRI Sambut Baik Keputusan OJK Hentikan Restrukturisasi Kredit Covid-19

Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Humas (P2H) Kanwil DJP Jateng II, Basuki Rahmat, menyampaikan fokus penghimpunan pajak pada tahun ini tidak banyak berbeda jika dibandingkan tahun sebelumnya.

Kanwil pajak saat ini masih fokus pada industri pengolahan, jasa keuangan, bendahara pemerintah, dan perdagangan.

Menurut dia, pada penghimpunan pajak 2014, industri pengolahan memberi kontribusi sebanyak 25% atau sekitar Rp1,7 triliun, disusul bendahara pemerintah (18,18% atau Rp1,2 triliun), perdagangan menyumbang 14,97% dan jasa keuangan sebanyak 14,48%.

“Program nasional, penghimpunan pajak dari WP OP nonkaryawan akan digenjot. Sedangkan kalau di Kanwil DJP Jateng II, kami akan menggenjot penghimpunan pajak dari lembaga pendidikan swasta, formal maupun informal. Dulu bidang ini belum digarap maksimal padahal potensinya besar meski memang sumbangan belum terlalu banyak,” ungkap Basuki saat ditemui wartawan di lobi Kantor Kanwil DJP Jateng II, Jumat (13/2/2015).

Selama ini pendapatan pajak yang berasal dari WP OP nonkaryawan masih sangat minim, yakni Rp120,47 miliar. Padahal pajak dari WP OP karyawan bisa mencapai Rp2,32 triliun.

Kesulitan penghimpunan pajak ini adalah karena menggunakan sistem self assessment atau menghitung dan melaporkan sendiri. Sedangkan pajak yang diperoleh dari karyawan, langsung di potong dari gaji sehingga pajak yang dihimpun tinggi.

“Kami akan melakukan pendekatan, seperti sosialisasi dan imbauan untuk memaksimalkan potensi yang ada,” tuturnya.

Sementara itu, berdasarkan wilayah kabupaten/kota, seperti Solo, Karanganyar, Cilacap, dan Sukoharjo ditarget penghimpunan pajak paling tinggi. Menurut Basuki, penentuan target tersebut berdasarkan potensi wilayah.