PENDIDIKAN KARANGANYAR : Tanggapi Keluhan soal SPP, Pemkab Sudah Alokasikan Rp19,6 Miliar untuk SMA/SMK

Pemkab Karanganyar tetap menyiapkan anggaran Rp19,6 miliar untuk operasional SMA/SMK.

Solopos.com, KARANGANYAR — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar menyiapkan anggaran senilai Rp19,6 miliar untuk membantu operasional pendidikan siswa SMA/SMK meski status dan kewenangannya telah beralih ke pemerintah provinsi.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Karanganyar, Agus Haryanto, mengatakan Disdikbud memang sudah tak memiliki kewenangan mengelola SMA/SMK karena sudah diambil alih Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Namun, Pemkab Karanganyar siap membantu kebutuhan operasional pendidikan bagi siswa SMA/SMK dengan dana dari APBD Karanganyar.

“Tanggung jawab SMA/SMK saat ini berada di Provinsi Jawa Tengah. Kami hanya bertanggung jawab pada tingkat SMP/MTs sederajat. Sebagai salah satu daerah yang berkomitmen memberikan pendidikan gratis ke warganya, Pemkab Karanganyar siap membantu operasional pendidikan siswa SMA/SMK sederajat. Kami sudah menyiapkan dana Rp19,6 miliar. Saat ini, surat keputusan sedang disusun. Kami juga berkonsultasi dengan Pemprov Jateng,” kata dia ketika dimintai konfirmasi terkait uang sumbangan pengembangan pendidikan (SPP) pada tingkat SMA/SMK di Kabupaten Karanganyar, Jumat (28/7/2017). (Baca: Wali Murid SMAN 2 Karanganyar Keberatan Ditarik Biaya SPP)

Agus berharap bantuan yang akan diberikan Pemkab Karanganyar dapat membantu meringankan beban wali murid SMA/SMK di Karanganyar. Hal itu terutama wali murid dari kalangan keluarga tak mampu.

“Jauh sebelum ada penarikan uang SPP di SMAN 2 Karanganyar itu, Pak Bupati sudah menawarkan diri ke Pemprov Jateng agar pendidikan di Karanganyar tetap gratis. Pemkab siap memberikan bantuan guna mendukung program pendidikan gratis itu. Tapi, usulan dua kali itu [2016 dan 2017] selalu ditolak Pemprov Jateng. Kami tak dapat berbuat banyak. Sekarang muncul uang SPP yang dikeluhkan wali murid. Oleh karena itu kami siap memberikan bantuan ke siswa SMA/SMK sederajat itu,” tutur Agus.

Komisi IV DPRD Karanganyar menyayangkan adanya uang SPP yang ditarik SMA/SMK sederajat di Bumi Intanpari. Hal itu tak sejalan dengan misi Pemkab Karanganyar di bawah pimpinan Bupati Juliyatmono yakni menggratiskan biaya sekolah bagi para siswa.

Informasi yang dihimpun Solopos.com, sejumlah SMA/SMK di Karanganyar berencana menggalang uang SPP dari wali murid. Uang SPP itu untuk mendukung operasional sekolah seperti pembayaran guru honorer (GTT), kegiatan ekstrakurikuler, dan lain sebagainya.

Kebijakan uang SPP itu hasil koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jateng menyusul pelimpahan aset dan wewenang SMA/SMK di Jateng beberapa waktu lalu. “Kami sangat menyayangkan penarikan uang SPP itu. Pendidikan kan menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Sudah sewajarnya Pemkab segera mengambil kebijakan menghadapi persoalan ini. Kalau Bupati membiarkan iuran SPP ini, berarti Bupati tidak konsisten dengan janji politiknya ke masyarakat, yaitu pendidikan gratis di Bumi Intanpari,” kata Ketua Komisi IV DPRD Karanganyar, Endang Muryani, kepada Solopos.com, Jumat.