SOLOPOS.COM - Ilustrasi APBD. (JIBI/Solopos/Dok.)

Pendapatan daerah Jawa Tengah (Jateng) pada 2017 dan 2018 diturunkan targetnya oleh eksekutif.

Semarangpos.com, SEMARANG – Anggota DPRD Jawa Tengah (Jateng) menilai rencana Pemerintah Provinsi (Pemrov) Jateng menurunkan proyeksi pendapatan asli daerah 2017 dan 2018 tidak rasional.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Menurut anggota Komisi C DPRD Jateng, Jamaludin, penurunan proyeksi pendapatan asli daerah (PAD) patut dipertanyakan karena rencana ABPD 2017 dan APBD 2018 mengalami peningkatan. ”Seharusnya kenaikan APBD berimplikasi juga pada peningkatan target PAD, sehinga kalau target malah PAD diturunkan tidak rasional dan patut dipertanyakan,” katanya di Semarang, Kamis (16/6/2016).

Penurunan PAD Jateng 2017 dan 2018 ini, lanjut dia, terungkap dalam draf Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah (RPJMD) Jateng 2013-2018 perubahan yang diajukan eksekutif. Pada draf RPJMD perubahan itu, Pemprov Jateng menargetkan proyeksi PAD 2017 senilai Rp12,71 triliun dan PAD 2018 senilai Rp14,25 triliun.

Padahal pada RPJMD sebelumnya PAD 2017 diproyeksikan Rp13,72 triliun dan PAD 2018 diproyeksikan Rp15,55 triliun. Alasan Pemprov Jateng menurunkan PAD pada 2017 dan 2018 karena jumlah kendaraan bermotor turun, sambung Jamaludin, patut dipertanyakan, karena jumlah masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor setiap tahun terus bertambah.

”Penurunan target PAD ini menunjukan pemerintah pesimistis dalam membuat rencana proyeksi pendapatan. Seharusnya target PAD pada 2017 dan 2018 ditingkatkan. Ini ibarat dalam pertandingan, pemerintah sudah mengaku kalah,” bebernya.

Jamaludin menduga penurunan target PAD ini ada upaya permainan dalam bentuk mark down atau menurunkan anggaran pendapatan dari pihak-pihak yang perkepentingan. ”Kalau sampai tejadi mark down anggaran bisa menjadi persoalan hukum,” tandas politisi Partai Keadilan Sejahtera ini.

Dia berharap Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo dan jajaran eksekutif berpikir ulang untuk menurunkan proyeksi PAD 2017 dan 2018 agar tidak menjadi masalah anggaran. ”Perlu dibuat tim analis khusus untuk mencari peluang pendapatan, semisal dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok belum dioptimalkan,” sarannya.

 

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya