PENATAAN LALU LINTAS SOLO : PKL Depan RSUD dr. Moewardi Datangi DPRD

Penataan lalu lintas Solo berimbas kepada para PKL yang berjualan di depan RSUD dr. Moewardi.

Solopos.com, SOLO–Puluhan pedagang kaki lima (PKL) yang biasa berdagang di jalur lambat depan RSUD Dr. Moewardi Jebres mendatangi Gedung DPRD, Kamis (20/8/2015). Mereka mengeluh tidak bisa berjualan setelah ada pemasangan markah yang membelah jalur lambat depan rumah sakit.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Pantauan Solopos.com, puluhan pedagang hadir sekitar pukul 10.30 WIB. Mereka diterima Wakil Ketua DPRD, Umar Hasyim, Ketua Komisi IV, Hartanti serta anggota Komisi II, Kosmas Krisnamurti. Wakil rakyat beraudiensi dengan PKL yang dikoordinasi Ketua Paguyuban Ngupoyo Bugo, Hasmiansah Daud. Menurut Daud, pemasangan markah di jalur lambat depan RSUD Moewardi otomatis menggerus lokasi jualan mereka. Setelah pemasangan marka berupa water barrier tersebut, PKL tak dapat lagi berjualan dengan leluasa. “Kami tidak bisa lagi berdagang karena jalan makin sempit. Sudah beberapa hari ini kami tutup,” ujarnya saat ditemui wartawan di sela audiensi.

Daud menilai penertiban jalur lambat dilakukan sepihak tanpa ada kompromi dengan para pedagang. Akibatnya, mayoritas PKL yang berjualan kuliner itu kebingungan mencari solusi untuk menyambung hidup. Daud mengatakan ada 85 PKL yang mencari penghidupan di depan RSUD Dr Moewardi dari pagi hingga malam hari.

“Kami hanya diberitahu jalur lambat mau ditertibkan, tidak ada negosiasi apalagi mencarikan solusi,” tuturnya.

Seorang PKL depan Moewardi, Handayani, mengakui PKL berjualan di tempat yang tidak semestinya yakni jalur lambat. Namun ia memertanyakan dasar aturan pembuatan jalur lambat menjadi dua arah dengan pemasangan markah. Dia menilai jalur lambat idealnya satu arah mengingat lebar jalan yang cenderung sempit. “Kami minta anggota DPRD dapat menyampaikan uneg-uneg pedagang. Kami hanya ingin berjualan seperti biasa,” papar dia.

Wakil Ketua DPRD, Umar Hasyim, segera memelajari tuntutan para pedagang. Pihaknya bakal berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Solo dan Dinas Pengelolaan Pasar Solo untuk mencari solusi terbaik.

“Harus dicari jalan tengah agar penataan lalu lintas dan pemberdayaan ekonomi rakyat tidak saling berbenturan,” tutur politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.

Kasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, Ari Wibowo, kepada Solopos.com, mengatakan pemasangan markah pada dasarnya untuk menunjang kelancaran lalu lintas di jalur lambat. Selama ini jalur tersebut cenderung semrawut dengan keberadaan PKL dan parkir liar.
“Penataan melibatkan tim gabungan yakni Pemkot dan Satlantas. Kami hanya ingin mengembalikan jalur lambat sesuai fungsinya,” papar dia.