Solopos.com, DEPOK — Selain dikenal sebagai Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail kini juga naik daun lantaran namanya masuk bursa capres Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sikap mantan Presiden Partai Keadilan ini sempat menguji kesabaran Gubernur DKI Jakarta yang juga capres papan atas, Jokowi.
Persoalan muncul ketika Nur Mahmudi dikabarkan menolak tawaran kerjasama Jokowi terkait penanggulangan banjir Jakarta. Jokowi hendak membeli lahan di Depok untuk pembangunan waduk. Setelah Jokowi mengingatkan Nur Mahmudi bahwa Depok juga bagian dari NKRI, Nur Mahmudi pun tergugah. Namun Nur Mahmudi mengingatkan Jokowi agar menaati aturan yang berlaku di Depok.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
“Jika yang dibeli kawasan pertanian maka sampai kapanpun lahan itu harus tetap menjadi pertanian. Kalau dia membeli kawasan aliran sungai sampai kapanpun dia tidak memanfaatkan lahan itu jadi bangunan. Namun jika yang dibeli kawasan perekonomian atau komersil sampai kapanpun lahan itu bisa dipakai,” kata Nur Mahmudi, saat ditanya wartawan di kantornya, Jl. Margonda Raya, Depok, Selasa (26/11/2013).
Rupanya sikap Nur Mahmudi didukung partainya, PKS. Politikus PKS di Depok membela Nur Mahmudi yang sempat bersuara keras menolak permohonan Jokowi yang sedang mencari solusi mengatasi banjir di Jakarta.
“Kalau mau beli lahan boleh saja, kalau peruntukannya sesuai. Semua dengan aturan, tidak hanya niat baik. Kalau mau buat bendungan harus menyesuaikan dengan tata ruang Depok,” jelas Ketua FPKS DPRD Depok, Muttaqin.
Namun paling tidak kini Nur Mahmudi mulai terbuka soal tawaran kerjasama Jokowi. “Semoga saja ini bukan persaingan antar capres,” canda salah seorang politikus PDIP yang enggan disebutkan namanya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
