Pemprov Jateng Teratas dalam Reformasi Birokrasi

Pemprov Jateng menempati posisi teratas untuk reformasi birokrasi dalam daftar hasil evaluasi Kemenpan RB.

Semarangpos.com, SEMARANG — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menempati posisi teratas untuk reformasi birokrasi dalam daftar hasil penilaian evaluasi yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

“Ini [posisi teratas dalam penilaian evaluasi reformasi birokrasi] merupakan hasil kerja dan kemauan kawan-kawan aparatur sipil negara provinsi, bukti kalau mau ternyata bisa,” kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Semarang, Sabtu (22/7/2017).

Ganjar mengungkapkan, perubahan yang paling terasa terkait dengan reformasi birokrasi di Jateng adalah pelayanan yang mudah, murah, dan cepat bagi masyarakat. “Layanan mudah, murah, cepat menjadi triger untuk melayani masyarakat, mungkin itu yang menjadi penilaian Kemenpan RB,” ujarnya.

Selain itu, pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang lancar mulai dari eselon II sampai eselon IV, tidak memakai mobil dinas saat mudik, menolak gratifikasi, serta parsel Lebaran juga disebut Ganjar sebagai bukti bahwa reformasi birokrasi di lingkungan Pemprov Jateng bisa diakui oleh lembaga lain. “Hal-hal itu sekarang bukan lagi sebagai aturan tapi sudah menjadi tradisi baru pada teman-teman,” katanya.

Ganjar terus memotivasi jajaran Pemprov Jateng untuk terus meningkatkan kinerjanya masing-masing dengan fokus pada pelayanan publik, keuangan dan akuntabilitas. “Saya sudah meminta teman-teman untuk studi banding di Kemenkeu dan BPK, kita bisa meniru apa yang baik dan mengembangkan di Jateng. Di Kemenkeu remunerasi sangat bagus, kalau Jateng bisa sampai ke sana maka pelayanan publik gampang,” ujarnya.

Menurut Ganjar, kinerja birokrasi yang sudah baik bisa berkorelasi dengan kesejahteraan rakyat itu tidak sulit. “Kalau layanan mudah murah cepat maka rakyat akan mudah mengakses apapun. Izin cepat, pembangunan jalan lancar, keuangan maksimal tidak ada korupsi, ekonomi akan terangkat,” katanya.

Berdasarkan laman resmi Kemenpan-RB, ada 34 pemerintah Provinsi di Indonesia yang masuk evaluasi dan hasilnya, hanya dua pemprov yang mendapat nilai tertinggi yakni Pemprov Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemprov Jateng dan Pemprov DIY mendapat nilai BB, sedangkan pemprov yang meraih nilai B ada 11 pemprov, nilai CC ada 14 pemprov, dan nilai C sebanyak tujuh pemprov.

Penilaian dilakukan dengan mengukur delapan area perubahan reformasi birokrasi yakni mental aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tata laksana, sumber daya manusia aparatur, peraturan perundang-undangan, dan pelayanan publik. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap indeks reformasi birokrasi dan tanggapan masyarakat melalui penilaian lapangan.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya